Berita

Ilustrasi Foto/Net

Nusantara

Hadapi Tantangan Bangsa, Anggaran Riset Perlu Diperbesar

KAMIS, 16 MEI 2024 | 00:02 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Potensi kekayaan sumber daya ekonomi Indonesia sejatinya bisa semakin optimal melalui berbagai riset yang dilakukan. Namun anggaran riset Indonesia yang sangat kecil, bahkan masih di bawah Malaysia.

Oleh karena itu, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung gagasan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mendorong Presiden Terpilih pada Pemilu 14 Februari lalu, Prabowo Subianto, untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana.

“Karena pengembangan potensi sumber daya ekonomi berbanding lurus dengan kemakmuran, terutama potensi di sektor pangan dan kekayaan biodiversity serta alam di darat dan di laut kita," kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/5).


Senator asal Jawa Timur itu menegaskan bahwa riset menjadi salah satu penopang ekonomi dan daya saing bangsa. Menurut LaNyalla, jika kita lambat menyikapi dunia yang kian kompetitif, maka bukan tidak mungkin kita akan selalu ketinggalan.

"Faktanya, dalam kajian oleh Research and Development World (2023), Indonesia hanya menempati peringkat ke-34 dari 40 negara. Anggaran riset kita hanya sebesar 8,2 miliar Dolar S pada 2022. Rasio anggaran riset terhadap PDB paling rendah," papar LaNyalla.

Dikatakannya, Indonesia dengan luas wilayah dan berbagai macam potensi yang dimilikinya, harus didukung dengan anggaran dan peralatan riset yang canggih. Riset, kata LaNyalla, akan menopang pengembangan potensi Indonesia menjadi kekuatan yang dapat berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Artinya, potensi besar yang dimiliki bangsa ini harus diupayakan untuk dapat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara pengembangannya? Kuncinya adalah melalui riset," jelas LaNyalla.

Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, selain penguatan dari sisi suplai, distribusi, diversifikasi pangan, juga tidak kalah penting adalah penguatan teknologi pangan, termasuk biotek, yang tentu dihasilkan dari riset. Apalagi Indonesia kerap terdampak anomali cuaca, sehingga diperlukan temuan-temuan bibit pangan yang tahan terhadap cuaca ekstrem.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) memberi masukan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membeli kapal riset dengan alat canggih, khususnya untuk memetakan kekayaan laut dalam hingga potensi bencana.

“Saya akan dorong kepada Pak Prabowo biar ini juga menjadi prioritas,” kata Luhut di sela konferensi pers terkait ekspedisi bersama Indonesia-OceanX, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 15 Mei.

Menurut LBP, Pemerintah Indonesia memiliki anggaran untuk membeli kapal eksplorasi untuk riset dengan alat canggih tersebut.

Salah satu kapal canggih untuk penelitian itu yakni OceanXplorer, milik lembaga nonprofit eksplorasi kelautan OceanX dengan harga yang diperkirakan mencapai Rp3,5 triliun.

Dia mengungkapkan untuk memiliki kapal riset itu tak harus mewah, namun utamanya dilengkapi peralatan canggih.

“Indonesia harus lebih agresif, tidak bisa harus menunggu, masa negara sebesar kita ini tidak punya kapal untuk penelitian,” pungkasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya