Berita

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim/Istimewa

Politik

Kesejahteraan Guru Carut Marut Dipegang Nadiem

RABU, 15 MEI 2024 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membuat guru-guru sejahtera dinilai carut marut sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipegang Nadiem Makarim.

Dalam pandangan pengamat politik Citra Institute, Efriza, kondisi guru-guru Indonesia saat ini bukan semakin membaik, malah jadi memburuk.

Pasalnya, dia mendapati data terbaru yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 43 persen pengguna layanan pinjaman online (pinjol) adalah guru.


"Carut-marut Nadiem mengurusi dunia pendidikan, ia tak mengerti permasalahan dan solusinya," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/5).

Dia menilai, persoalan kesejahteraan guru yang terjadi pada saat Nadiem menjadi Mendikbud pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, seyogyanya harus diperbaiki pada masa pemerintahan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto.

"Prabowo harus berani, tidak melanjutkan program Nadiem yang tak tepat sasaran, tak memahami kondisi di lapangan. Ia harus berani membuat kebijakan yang baik," ucapnya.

Menurut dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu, langkah terbaik yang harus diambil Prabowo untuk perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik Indonesia adalah tidak melanjutkan Nadiem sebagai Mendikbud.

"Prabowo harus mencari figur yang tepat bukan sekadar figur pengusaha. Tapi yang benar-benar punya rekam jejak pendidikan," tuturnya.

Oleh karena itu, Efriza memandang kriteria yang tepat untuk sosok yang layak dipilih Prabowo menjadi Mendikbud adalah yang profesional dan memang mengerti masalah pendidikan.

"Pendidikan di Indonesia harus dimulai dari memilih orang yang tepat, yang sudah memahami problematika pendidikan," tambah Efriza. 

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya