Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Jokowi Masukkan Proyek Tol Tanpa Sentuh ke Dalam PSN

RABU, 15 MEI 2024 | 17:06 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Proyek pembayaran tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) secara resmi dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek tersebut ditaksir akan menelan biaya hingga Rp4,49 triliun yang akan dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan proyek tol tanpa setop itu akan diawasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari Kementerian PUPR.


"Ini akan bertahap diterapkan di seluruh jalan tol, MLFF, akan mulai konstruksi 2024. Jadi total biaya KPBU walaupun ini di Kementerian PUPR BPJT, pembiayaannya KPBU," ujarnya di Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta, baru-baru ini yang dikutip Rabu (15/5).

Menurut keterangan Susi, proyek MLFF dimasukkan ke dalam PSN karena program tersebut akan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga diperlukan pengaturan pemerintah agar dapat terkoordinasi.

"Jadi, program ini banyak proses koordinasi dengan lembaga lain. Karena dia multilane freeflow koordinasinya sama lembaga keuangan, karena terkait pembayaran itu koordinasi sama OJK, BI dan perbankan, sehingga perlu ada lembaga yang multi kementerian," jelasnya.

Selain itu, proyek ini kata Susi juga membutuhkan dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha agar mau masuk dan berinvestasi. Dalam hal ini yang berperan yaitu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).

"Misalnya terkait dengan guarantee untuk proses KPBU, seperti oleh PT PII," jelasnya.

Nantinya, pemerintah akan mendukung untuk melakukan koordinasi untuk pengujian dan skenario dalam proyek tersebut.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya