Proyek pembayaran tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) secara resmi dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek tersebut ditaksir akan menelan biaya hingga Rp4,49 triliun yang akan dilakukan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan proyek tol tanpa setop itu akan diawasi oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dari Kementerian PUPR.
"Ini akan bertahap diterapkan di seluruh jalan tol, MLFF, akan mulai konstruksi 2024. Jadi total biaya KPBU walaupun ini di Kementerian PUPR BPJT, pembiayaannya KPBU," ujarnya di Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Hotel Park Hyatt, Jakarta, baru-baru ini yang dikutip Rabu (15/5).
Menurut keterangan Susi, proyek MLFF dimasukkan ke dalam PSN karena program tersebut akan melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga diperlukan pengaturan pemerintah agar dapat terkoordinasi.
"Jadi, program ini banyak proses koordinasi dengan lembaga lain. Karena dia multilane freeflow koordinasinya sama lembaga keuangan, karena terkait pembayaran itu koordinasi sama OJK, BI dan perbankan, sehingga perlu ada lembaga yang multi kementerian," jelasnya.
Selain itu, proyek ini kata Susi juga membutuhkan dukungan pemerintah sebagai jaminan kepada badan usaha agar mau masuk dan berinvestasi. Dalam hal ini yang berperan yaitu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
"Misalnya terkait dengan guarantee untuk proses KPBU, seperti oleh PT PII," jelasnya.
Nantinya, pemerintah akan mendukung untuk melakukan koordinasi untuk pengujian dan skenario dalam proyek tersebut.
