Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/RMOL
Kabar Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta jatah kursi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto harus dipastikan kebenarannya.
Sebab, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, hingga saat ini belum ada satupun elite kedua parpol ini yang berbicara soal meminta jatah menteri.
"Nasdem dan PKB juga tidak mau dituduh sebagai parpol yang meminta jabatan politik, apalagi dua partai ini adalah partai pengusung Anies-Muhaimin di Pilpres lalu," kata Adi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/5).
Meski begitu, PKB dan Nasdem dinilai sangat wajar meminta jatah menteri bila memang diajak Prabowo untuk memperkuat barisan koalisi.
"Bagaimanapun juga PKB dan Nasdem dibutuhkan oleh Prabowo-Gibran untuk memperkuat kekuatan politik di parlemen," jelasnya.
Bila memang seperti ini situasinya, maka analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menyatakan, sangat wajar Nasdem dan PKB meminta jatah menteri sebagai bentuk
reward karena menerima ajakan koalisi.
"Yang menjadi tidak wajar itu adalah kalau PKB dan Nasdem tidak diajak koalisi oleh Prabowo tapi menawarkan diri untuk bergabung kemudian meminta jatah menteri, itu tidak wajar. Karena dua partai ini kalah pemilu," pungkasnya.
Sebelumnya, dua partai yang ada di Koalisi Perubahan pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, PKB dan Nasdem, sudah menyatakan sikap untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pernyataan sikap itu sudah disampaikan dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu lalu (24/4).
Keesokan harinya, giliran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, untuk menyatakan kerja sama dengan koalisi pemerintah.
