Berita

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Suratna/Istimewa

Politik

Lewat Parlemen Kampus, Setjen DPR Berharap Mahasiswa Berani Berpikir Kritis

RABU, 15 MEI 2024 | 14:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dalam rangka mengedukasi mahasiswa agar dapat menganalisis serta mengkritisi perkembangan hukum serta undang-undang, DPR RI sejak 2011 konsisten menggelar kegiatan Parlemen Kampus di berbagai universitas di Indonesia.

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Suratna, berharap kegiatan ini bisa menciptakan generasi muda menjadi lebih berani dan berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan resolusi tentang partisipasi pemuda dalam proses demokrasi, pada 1 April 2010, yang dikeluarkan oleh organisasi parlemen dunia atau Inter-Parliamentary Union.

“Intinya, menekankan partisipasi penuh pemuda, dalam proses demokrasi yang lebih bermakna, di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Agar pemuda dapat memaksimalkan kontribusinya dalam semua bidang, terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan global," ujar Suratna di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (15/5).


Atas dasar tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Bagian Humas dan Pengelolaan Museum membuka ruang partisipasi serta pembelajaran proses politik kepada pemuda, khususnya mahasiswa sebagai “agent of change” dan “agent of social control”.

Hasilnya, tidak sedikit aktivis mahasiswa yang kemudian duduk menjadi anggota DPR RI maupun anggota DPRD di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara Parlemen Kampus 2024 mengusung tema, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial yang Bertanggung Jawab: Tinjauan dari Sudut Pandang UU ITE”. Tema ini relevan dengan kehidupan masyarakat yang tidak bisa lepas dari dunia teknologi informasi dan internet.

“Mulai dari usia anak-anak, remaja, hingga orang tua, bisa dikatakan, menjadikan dunia maya sebagai dunia kedua setelah dunia nyata. Maka dari itu, kita harus mengetahui etika hingga seluk beluk dunia internet, agar internet dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, bukan malah merugikan kita semua," tutup Suratna.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya