Berita

Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemui sejumlah pengusaha pelayaran di Gedung Kadin, Jawa Timur (Jatim), Selasa (14/5)/Ist

Bisnis

Pengusaha Pelayaran di Jatim Ngadu Sejumlah Persoalan ke LaNyalla

RABU, 15 MEI 2024 | 00:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Beberapa elemen masyarakat menemui Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang sedang melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (kundapil) di Jawa Timur (Jatim), Selasa (14/5).

Ada tiga aspirasi utama yang disampaikan kepada Ketua DPD antara lain terkait pelayaran, atlet pencak silat hingga soal pajak.

Tentang pelayaran, para pengusaha pelayaran di Surabaya yang melayani rute Surabaya ke kawasan Indonesia Timur terutama Papua mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor kapal bekas yang harus di bawah 15 tahun.

Hal itu disampaikan oleh Rudi Antonio mewakili pengusaha pelayaran Surabaya.

Menurutnya, para pengusaha kapal meminta agar ada kebijakan khusus bagi perusahaan pelayaran yang melayani kawasan Indonesia Timur agar bisa mengimpor kapal dengan usia di atas 15 tahun.

"Kami melalui DPD RI menitipkan aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah agar ada kemudahan atau kekhususan bagi kapal-kapal yang melayani Indonesia Timur supaya kami bisa mengimpor kapal bekas dengan usia di atas 15 tahun. Karena ini berkaitan dengan cost yang sangat besar, dan tentunya kerugian bagi kami," ujar Rudi di Gedung Kadin, Jatim.

Dikatakan Rudi, Permendag No 20 tahun 2021 mengatur kapal kargo untuk mengangkut barang dan penumpang dengan usia paling lama 15 tahun saat diimpor.

"Aturan tersebut tidak masuk akal untuk para pengusaha pelayaran apalagi yang mempunyai rute ke Indonesia Timur. Kami mau meremajakan kapal terkendala, sebab kapal usia itu masih produktif dan harganya mahal,” jelas dia.

“Sedangkan kami yang biasa beroperasi di kawasan timur itu berangkat ke sana penuh, balik ke Surabaya lagi kosong," tegasnya.

Menanggapi keluhan itu, LaNyalla menjelaskan aturan tersebut berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Saran dia, asosiasi atau perkumpulan pengusaha pelayaran untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke banyak pihak terkait, selain ke DPD juga ke DPR maupun Kementerian terkait.

Soal olahraga, LaNyalla menerima aspirasi dari Ketua PSHT Cabang Malang Kota, Hary Setyawan. Kepada LaNyalla selaku Ketua Dewan Pembina PSHT, Hary melaporkan sarana latihan yang masih minim. Padahal hal tersebut perlu untuk mencetak atlet pencak silat khususnya dari PSHT dalam menghadapi berbagai kejuaraan.

"Kami mempersiapkan para atlit dengan baik dan keras, meskipun masih ada kekurangan dengan peralatan latihan," tukas Harry.

LaNyalla dalam kesempatan tersebut berharap PSHT bersinergi dengan banyak pihak, baik instansi pemerintah dan swasta dalam membina sehingga akan muncul bibit-bibit berprestasi.

Terakhir LaNyalla menerima silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang, Eko Radnadi Susetio. Kepada Ketua DPD, Eko menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

"Kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan pun beragam mulai dari asistensi pengisian SPT secara daring, asistensi luring dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti kecamatan, menyelenggarakan kelas pajak dan juga mengundang wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk dipandu secara langsung," ujarnya.

LaNyalla yang didampingi Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dan Ketua Kadin Surabaya M Ali Affandi mendorong agar KPPP Surabaya Karangpilang bisa melakukan sosialisasi kepada para pengusaha yang menjadi anggota Kadin Jatim.

"Para pengusaha di Kadin perlu sekali pemahaman dan pendampingan agar laporan pajak tahunan dan lainnya benar dan tidak terkena denda atau bermasalah secara hukum," tukas dia.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya