Berita

PDI Perjuangan/Net

Politik

Kuasai Parlemen Tapi Selalu Kalah Pilkada, PDI Perjuangan Diminta Evaluasi Diri Hadapi Pilkada Karo 2024

SELASA, 14 MEI 2024 | 22:07 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Evaluasi mendalam perlu dilakukan oleh PDI Perjuangan berkaitan dengan agenda politik Pilkada Kabupaten Karo 2024. Evaluasi ini sangat penting mengingat fakta pahit selalu kalah pada ajang pemilihan bupati meskipun jumlah kursi di legislatif selalu menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 4 periode terakhir.

“Sejak 2005 PDI Perjuangan selalu unggul di legislatif tapi kalah di pemilihan bupati. Tentu ini harus menjadi bahan evaluasi,” kata pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Bengkel Ginting seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (14/5).

Sosok yang kini menjabat Sekretaris Program Magister Ilmu Politik, FISIP USU ini mengatakan, penetapan standar dan kriteria untuk  diusung pada perhelatan Pilkada Karo merupakan hal yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Rekam jejak para tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Karo melalui PDI Perjuangan harus benar-benar diteliti, sehingga sosoknya dapat diterima masyarakat.


“Saya kira dengan kecanggihan teknologi yang ada, PDI Perjuangan dapat menelusuri rekam jejak para bakal calon yang dianggap mumpuni,” ungkapnya.

Ditambahkan Ginting, masyarakat Karo merupakan pemilih yang sangat cerdas dan selektif dalam memilih calon pemimpin. Dengan begitu, partai politik harus menyelaraskan bakal calon yang akan mereka usung dengan kriteria sosok yang diterima masyarakat di Karo.

“Saya dengan belakangan ini banyak putra Karo yang memiliki jejak karir yang bagus, bahkan ada yang berpangkat jenderal. Tentu saya kira, PDI Perjuangan dapat melakukan seleksi yang ketat sehingga didapatkan sosok terbaik. PDI Perjuangan harus menebus kekeliruan menyeleksi calon kepada daerah di Karo pada beberapa pemilu terakhir,” pungkasnya.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya