Berita

PDI Perjuangan/Net

Politik

Kuasai Parlemen Tapi Selalu Kalah Pilkada, PDI Perjuangan Diminta Evaluasi Diri Hadapi Pilkada Karo 2024

SELASA, 14 MEI 2024 | 22:07 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Evaluasi mendalam perlu dilakukan oleh PDI Perjuangan berkaitan dengan agenda politik Pilkada Kabupaten Karo 2024. Evaluasi ini sangat penting mengingat fakta pahit selalu kalah pada ajang pemilihan bupati meskipun jumlah kursi di legislatif selalu menjadi yang tertinggi setidaknya dalam 4 periode terakhir.

“Sejak 2005 PDI Perjuangan selalu unggul di legislatif tapi kalah di pemilihan bupati. Tentu ini harus menjadi bahan evaluasi,” kata pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Bengkel Ginting seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOLSumut, Selasa (14/5).

Sosok yang kini menjabat Sekretaris Program Magister Ilmu Politik, FISIP USU ini mengatakan, penetapan standar dan kriteria untuk  diusung pada perhelatan Pilkada Karo merupakan hal yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Rekam jejak para tokoh yang mendaftar untuk maju di Pilkada Karo melalui PDI Perjuangan harus benar-benar diteliti, sehingga sosoknya dapat diterima masyarakat.


“Saya kira dengan kecanggihan teknologi yang ada, PDI Perjuangan dapat menelusuri rekam jejak para bakal calon yang dianggap mumpuni,” ungkapnya.

Ditambahkan Ginting, masyarakat Karo merupakan pemilih yang sangat cerdas dan selektif dalam memilih calon pemimpin. Dengan begitu, partai politik harus menyelaraskan bakal calon yang akan mereka usung dengan kriteria sosok yang diterima masyarakat di Karo.

“Saya dengan belakangan ini banyak putra Karo yang memiliki jejak karir yang bagus, bahkan ada yang berpangkat jenderal. Tentu saya kira, PDI Perjuangan dapat melakukan seleksi yang ketat sehingga didapatkan sosok terbaik. PDI Perjuangan harus menebus kekeliruan menyeleksi calon kepada daerah di Karo pada beberapa pemilu terakhir,” pungkasnya.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya