Berita

Ketua Tim Kuasa Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Erfandi/Istimewa

Politik

Suara Hilang di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, PPP Duga Ada Oknum Bermain

SELASA, 14 MEI 2024 | 18:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehilangan banyak suara di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi alasan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum PPP, Erfandi, ketika proses penghitungan di tingkat bawah suara PPP terbilang cukup besar. Namun, saat proses perhitungan naik satu tingkat di tingkat Kecamatan, justru suara partai berlambang Kabah itu turun drastis.

"Di tingkat bawah itu suaranya ke PPP, ketika pada rekap naik ke atas, ke tingkat Kecamatan dan lain sebagainya, itu ada oknum yang kemudian mengubah suara PPP ke partai lain itu," kata Erfandi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Selasa (14/5).


PPP pun menyertakan bukti-bukti dugaan permainan oknum tersebut yang terjadi di Papua Tengah ataupun Papua Pegunungan ke MK.

Harapannya, bukti-bukti itu nanti dipertimbangkan di dalam persidangan. Termasuk, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan diterima masuk kepada proses pembuktian di tahap berikutnya.

Dia meyakini, sejumlah tokoh adat Papua di wilayah Yahukimo, Jaya Wijaya, Nduga, serta wilayah-wilayah adat lainnya banyak memberikan suara kepada PPP.

"Makanya kemudian saya berharap banyak kepada yang mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami masukkan," pintanya.

Sementara, Ketua DPC PPP Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan, Okto Kambue menjelaskan, sistem noken berlaku di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Di mana, setiap sistem noken diberlakukan berdasarkan hasil mufakat bersama antara kepala adat, tokoh adat, serta tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

"Kami minta kepada MK untuk kembalikan seluruh suara kami PPP, karena di Papua Pegunungan itu banyak kursi di daerah-daerah itu kan ada, PPP itu kan punya kursi, berarti ada dukungan dari masyarakat kan buktinya. Kecuali PPP itu sama sekali tidak punya kursi, tidak punya suara," tandasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya