Berita

Ketua Tim Kuasa Hukum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Erfandi/Istimewa

Politik

Suara Hilang di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, PPP Duga Ada Oknum Bermain

SELASA, 14 MEI 2024 | 18:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehilangan banyak suara di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan menjadi alasan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melalui tim kuasa hukumnya, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Disampaikan Ketua Tim Kuasa Hukum PPP, Erfandi, ketika proses penghitungan di tingkat bawah suara PPP terbilang cukup besar. Namun, saat proses perhitungan naik satu tingkat di tingkat Kecamatan, justru suara partai berlambang Kabah itu turun drastis.

"Di tingkat bawah itu suaranya ke PPP, ketika pada rekap naik ke atas, ke tingkat Kecamatan dan lain sebagainya, itu ada oknum yang kemudian mengubah suara PPP ke partai lain itu," kata Erfandi di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Selasa (14/5).


PPP pun menyertakan bukti-bukti dugaan permainan oknum tersebut yang terjadi di Papua Tengah ataupun Papua Pegunungan ke MK.

Harapannya, bukti-bukti itu nanti dipertimbangkan di dalam persidangan. Termasuk, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan diterima masuk kepada proses pembuktian di tahap berikutnya.

Dia meyakini, sejumlah tokoh adat Papua di wilayah Yahukimo, Jaya Wijaya, Nduga, serta wilayah-wilayah adat lainnya banyak memberikan suara kepada PPP.

"Makanya kemudian saya berharap banyak kepada yang mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah kami masukkan," pintanya.

Sementara, Ketua DPC PPP Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan, Okto Kambue menjelaskan, sistem noken berlaku di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Di mana, setiap sistem noken diberlakukan berdasarkan hasil mufakat bersama antara kepala adat, tokoh adat, serta tokoh adat yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

"Kami minta kepada MK untuk kembalikan seluruh suara kami PPP, karena di Papua Pegunungan itu banyak kursi di daerah-daerah itu kan ada, PPP itu kan punya kursi, berarti ada dukungan dari masyarakat kan buktinya. Kecuali PPP itu sama sekali tidak punya kursi, tidak punya suara," tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya