Pengesahan RUU MK di Masa Reses Kantongi Izin Pimpinan DPR

Pimpinan DPR RI sudah memberikan izin Rapat Kerja (Raker) pengambilan keputusan tingkat I terkait RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dibawa ke tingkat II atau Paripurna. Meskipun, Raker digelar saat masa reses DPR RI.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

“Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya,” kata Dasco.

Mengenai nasib RUU MK sendiri, Dasco mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada komisi terkait untuk pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.

Sebab, kata Dasco, masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 masih cukup lama.

“Sehingga, masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan untuk komisi terkait juga berkoordinasi kembali dengan pemerintah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam)menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dibawa ke tingkat II atau Paripurna.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir yang dihadiri Menko Polhukam Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto saat Rapat Kerja (Raker) di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

“Kami meminta persetujuan kepada Anggota Komisi III dan Pemerintah, apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna," kata Adies.