Berita

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/RMOL

Hukum

KPK Perlu Tiru Kejaksaan, Fokus Kerja dan Kurangi Drama

SELASA, 14 MEI 2024 | 13:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperbaiki demi menjaga reputasi baik di mata masyarakat. Dengan perbaikan menyeluruh, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah kembali tinggi.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto dalam mencermati penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga yang kini dipimpin Nawawi Pomolango itu.

"Kurangi drama dan fokus kerja melakukan pemberantasan korupsi, tirulah Kejaksaan. Rendahnya kepercayaan publik ini mestinya menjadi atensi bersama, khususnya para komisioner (KPK)," kata Rasminto kepada wartawan, Selasa (14/5).


Berbeda dengan KPK, tingkat kepuasan publik terhadap Kejaksaan cukup tinggi. Merujuk survei terbaru Indikator Politik Indonesia, KPK hanya menempati posisi ketujuh dengan tingkat kepercayaan publik 62,1 persen, sementara Kejaksaan di posisi 3 dengan 74,7 persen.

Pandangan Rasminto, gap tinggi antara KPK dan Kejaksaan terjadi karena Korps Adhyaksa dianggap lebih berhasil selama beberapa tahun terakhir. Kejaksaan terlihat transparan dalam menindak oknum jajaran yang menyimpang.

"(Sementara) KPK banyak dilanda masalah internal. Bahkan, terus berpolemik sehingga kasus-kasus yang ditangani tidak lagi menjadi atensi. Drama-drama seperti ini semestinya dikurangi," tuturnya.

Rasminto menambahkan, buruknya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dalam dua tahun terakhir juga membuat kinerja KPK merosot.

"Perbaikan indeks persepsi korupsi tidak bisa hanya ditangani Kejaksaan, Polri, dan Pemerintah. KPK mestinya juga harus turun tangan," tutupnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya