Berita

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno/RMOL

Politik

Pasca Penangkapan Warga China, Pemerintah Diminta Tegas Berantas Penambang Ilegal

SELASA, 14 MEI 2024 | 08:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta serius dan tegas menindak para penambang ilegal yang beroperasi di Indonesia, demi mengamankan aset negara.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menyikapi penangkapan warga negara China yang menambang bijih emas secara ilegal.

“Kalau warga asing sudah melakukan kegiatan penambangan ilegal, berarti lingkaran kejahatannya sudah sedemikian luas. Harus ada penanganan segera, karena bisa jadi ini fenomena gunung es yang sudah terjadi di banyak tempat,” tegas Eddy kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (14/5).

Sekjen PAN itu meminta Kementerian ESDM bekerjasama dengan aparat hukum menindak tegas dengan menutup operasi tambang ilegal di seluruh Indonesia.

“Penutupan atau tindakan penertiban tambang ilegal tidak bisa dilakukan sporadis dan reaktif saja. Harus ada political will kuat dengan tetap memperhatikan dampak," katanya.

Dari sisi regulasi, penambangan ilegal atau penambangan tanpa izin jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Selain berpotensi merusak wilayah karena praktiknya tidak mengindahkan kaidah lingkungan, apalagi keselamatan, penambangan ilegal merugikan negara, karena pelaku tidak menyetor royalti maupun pajak,” tandasnya.

Sebab itu dia mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengungkap kasus penambangan ilegal oleh warga China di Ketapang, Kalimantan Barat.

“Komisi VII berharap kepolisian bersama Kementerian ESDM mengungkap lebih banyak lagi praktik penambangan ilegal, sekaligus memberikan tindakan tegas, agar tidak berulang lagi," tutup Eddy Soeparno.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM bersama Bareskrim Polri menangkap seorang warga negara China berinisial YH, karena menambang bijih emas tanpa izin atau ilegal, di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

Dugaan Korupsi Jaringan Internet Desa, Kejati Sumsel Periksa 7 Operator Siskeudes

Rabu, 12 Juni 2024 | 21:36

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

UPDATE

Ekspor Meningkat tapi Mengapa Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar?

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:51

Wahyu Dewanto Soroti Air Bersih hingga Transportasi Aman

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:50

Uang Kuliah Mahal dan Politik Pendidikan Melanggar Konstitusi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:47

Pemerintah Raup Rp24,99 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:34

Apresiasi KPK soal Demurrage Beras, Ini Peran Bapanas dan Bulog

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:12

Dorong Konser Hemat, Sandiaga Uno Bakal Luncurkan Digitalisasi Perizinan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Relawan Ingin Jokowi Terus Kawal Pemerintahan Prabowo–Gibran

Sabtu, 22 Juni 2024 | 07:06

Infrastruktur Negara Kepulauan

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:45

Bos Pertamina Apresiasi Bisnis PIS yang Makin Moncer

Sabtu, 22 Juni 2024 | 06:19

Starlink Gemparkan Dunia Provider Internet

Sabtu, 22 Juni 2024 | 05:59

Selengkapnya