Berita

Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh/RMOLAceh

Nusantara

Dugaan Anggaran Proyek Fiktif Rp15 Miliar di BRA, Mahasiswa Demo Pj Gubernur Aceh

SENIN, 13 MEI 2024 | 22:58 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) menduga adanya pembiaran alokasi anggaran yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam dugaan pengadaan ikan dan pakan runcah fiktif di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 15 miliar. Hal ini disampaikan oleh Syahril Ramadhan saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aeh, Senin (13/5).

"Saya sebenarnya telah membuka ruang dan telah masuk dalam pejabat terkait di sana (Aceh Timur) dan di sana (Aceh Timur) saya mendapati ada unsur pembiaran dari pejabat eksekutif," katanya dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh

Syahril meminta Penjabat Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab terhadap program tersebut. Karena setiap penyusunan anggaran, mereka selalu membiarkan penyusunan anggaran.


"Mereka selalu membiarkan, tanpa betul-betul ditertibkan berdasarkan penyusunan anggaran yang baik," ujarnya.

Syahril juga meminta aparat penegak hukum mengaudit secara menyeluruh anggaran di BRA tahun 2023. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui seberapa banyak anggaran yang ditilap.

"Kita juga mendesak Pj Gubernur untuk melibatkan ormas perikanan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan serta pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya," ujar Syahril.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh mencopot Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Suhendri, atas dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah senilai Rp 15 miliar di Aceh Timur. 

"Kami kasih waktu selama seminggu kepada pak Pj untuk mencopot Ketua BRA," kata Verri di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 13 Mei 2024.

Apabila Pj Gubernur Aceh tidak segera mencopot Ketu BRA, pihaknya akan menurunkan massa lebih banyak. Tindakan dugaan korupsi, kata dia, tidak bisa ditolerir.

Dalam aksi tersebut Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal turut mendengar aksi para mahasiswa.

"Kami minta pak asisten segera hubungi pak Pj Gubernur, karena kami ingin bertemu ini adalah persoalan rakyat," sebutnya.

Massa aksi mulai berunjuk rasa sekitar pukul 10.34 WIB dan dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Terlalu banyak tikus pejabat yang perlu dibabat”.



Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya