Berita

Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh/RMOLAceh

Nusantara

Dugaan Anggaran Proyek Fiktif Rp15 Miliar di BRA, Mahasiswa Demo Pj Gubernur Aceh

SENIN, 13 MEI 2024 | 22:58 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) menduga adanya pembiaran alokasi anggaran yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, dalam dugaan pengadaan ikan dan pakan runcah fiktif di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 15 miliar. Hal ini disampaikan oleh Syahril Ramadhan saat berunjuk rasa di Kantor Gubernur Aeh, Senin (13/5).

"Saya sebenarnya telah membuka ruang dan telah masuk dalam pejabat terkait di sana (Aceh Timur) dan di sana (Aceh Timur) saya mendapati ada unsur pembiaran dari pejabat eksekutif," katanya dilansir Kantor Berita Politik RMOLAceh

Syahril meminta Penjabat Gubernur Aceh, Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab terhadap program tersebut. Karena setiap penyusunan anggaran, mereka selalu membiarkan penyusunan anggaran.


"Mereka selalu membiarkan, tanpa betul-betul ditertibkan berdasarkan penyusunan anggaran yang baik," ujarnya.

Syahril juga meminta aparat penegak hukum mengaudit secara menyeluruh anggaran di BRA tahun 2023. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui seberapa banyak anggaran yang ditilap.

"Kita juga mendesak Pj Gubernur untuk melibatkan ormas perikanan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan serta pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya," ujar Syahril.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh mencopot Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Suhendri, atas dugaan korupsi pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah senilai Rp 15 miliar di Aceh Timur. 

"Kami kasih waktu selama seminggu kepada pak Pj untuk mencopot Ketua BRA," kata Verri di sela-sela aksi di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 13 Mei 2024.

Apabila Pj Gubernur Aceh tidak segera mencopot Ketu BRA, pihaknya akan menurunkan massa lebih banyak. Tindakan dugaan korupsi, kata dia, tidak bisa ditolerir.

Dalam aksi tersebut Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal turut mendengar aksi para mahasiswa.

"Kami minta pak asisten segera hubungi pak Pj Gubernur, karena kami ingin bertemu ini adalah persoalan rakyat," sebutnya.

Massa aksi mulai berunjuk rasa sekitar pukul 10.34 WIB dan dikawal oleh sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan "Terlalu banyak tikus pejabat yang perlu dibabat”.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya