Berita

Partai Demokrat/Ist

Politik

Demokrat Masih Rahasiakan Nama Cagub Jakarta

SENIN, 13 MEI 2024 | 16:24 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang. Di Jakarta, sejumlah nama mulai wara wiri meramaikan bursa DKI 1 dan DKI 2.

Namun hingga kini Partai Demokrat DKI Jakarta belum bersedia mengungkap siapa cagub-cawagub yang menjadi jagoannya.

"Selama tiga bulan ini kita masih melakukan lobi-lobi politik koalisi. Kami belum bisa sebut nama sekarang," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Mujiyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/5),


Selain itu, kata Mujiyono, Demokrat DKI Jakarta juga masih terus melakukan penjaringan, baik di internal maupun dengan beberapa partai koalisi dan tokoh masyarakat Jakarta.

Meski begitu, Mujiyono memastikan bahwa pihaknya telah  menetapkan kriteria pemimpin Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke depan.

"Pertama, memiliki wawasan global dan visioner untuk memimpin transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian, Kota Global dan kawasan aglomerasi," kata Mujiyono.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut melanjutkan, kriteria kedua yakni rekam jejak. Menurut dia, cagub harus bersih dan bebas dari berbagai permasalahan hukum.

"Ketiga memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Cagub juga harus mengenal kota dan rakyat Jakarta dengan berbagai permasalahannya. Kelima memiliki kemampuan perencanaan serta eksekusi kebijakan yang sama baiknya," kata Mujiyono.

Bukan hanya itu, Mujiyono juga menegaskan seorang cagub harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat.

"Memiliki komunikasi politik yang baik dengan segala kelompok kepentingan di Jakarta dan juga pemerintah pusat serta DPD/DPR/DPRD untuk menyelesaikan berbagai persoalan Jakarta," demikian Mujiyono.




Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya