Berita

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim/Net

Dunia

Sudarnoto: Indonesia Bisa Manfaatkan Kelemahan AS di DK PBB

MINGGU, 12 MEI 2024 | 21:54 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Upaya untuk mengadili tindakan genosida Israel dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya terus ditempuh, meski belum memberikan hasil maksimal.

Ketua Majelis Ulama Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menilai penting bagi Indonesia terlibat lebih jauh dalam proses tersebut.

Misalnya dengan memberikan dukungan kuat terhadap beberapa negara yang mengajukan tuntutan penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan petinggi militer Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).


"Secara terbuka hemat saya penting untuk memberikan dukungan diseretnya Netanyahu ke ICC," ujar Sudarnoto dalam wawacara televisi bertemakan "Jangan Lupa Genosida Palestina" yang ditayangkan kanal Youtube tvMu Channel pada Minggu (12/5).

Lebih lanjut, Sudarnoto membahas perkembangan kasus genosida Israel yang tengah berjalan di Mahkamah Internasional (ICJ).

Dijelaskan bahwa advisory opinion yang diserahkan ICJ ke Dewan Keamanan PBB kemungkinan besar akan menghadapi hambatan berupa veto dari Amerika Serikat.

Menurut Sudarnoto, momentum aksi bela Palestina yang kini semakin masif di Amerika, perlu dimanfaatkan guna menekan keputusan Washington di DK PBB.

"Mumpung saat ini Amerika mendapat tekanan yang kuat dari masyarakat Amerika, kalau ini terus dilakukan tekanan ini lebih efektif, mungkin Amerika akan berfikir ulang untuk melakukan veto di DK PBB," jelasnya.

Menurut Sudarnoto, penting bagi Indonesia memasifkan gerakan publik seperti yang terjadi di Amerika dan negara-negara Barat.

"Memang yang perlu dilakukan itu gerakan publik. Kalau perlu Indonesia memasifkan dukungan serupa, sehingga berdampak terhadap keputusan-keputusan DK PBB," kata dia.

Sejauh ini, Israel telah membunuh sekitar 35.000 orang dan melukai lebih dari 79.000 orang, sebagian besar adalah wanita dan anak.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya