Organisasi Papua Merdeka (OPM)/Net
Penggunaan terminologi OPM (Organisasi Papua Merdeka) ternyata sangat efektif bagi Koops Habema TNI dalam menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Bumi Papua.
Demikian disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya, Minggu (12/5).
"Pasukan dari tiga matra yang tergabung dalam Komando Operasi Habema (Harus Berhasil Maksimal) TNI berhasil melumpuhkan 24 personel OPM termasuk dua pimpinan tentara OPM serta merebut senjatanya dan empat markas OPM dalam tempo satu bulan," kata Selamat Ginting.
Menurutnya, perubahan terminologi OPM dari sebelumnya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) maupun KST (Kelompok Separatis Teroris) membuat pasukan TNI tidak terkendala psikologis dalam menggempur markas-markas OPM di hutan-hutan Bumi Papua.
"Data-data orang yang bisa diperangi dari informasi Satgas Polri di Papua kepada Koops Habema TNI ditindaklanjuti dengan serbuan-serbuan cepat oleh Koops Habema TNI dalam perebutan tempat strategis pertempuran," kata Selamat Ginting.
Terminologi OPM kembali digunakan saat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Koops Habema TNI juga dibentuk oleh Jenderal Agus Subiyanto.
"Jadi mereka efektif bertugas di wilayah hitam atau tempat yang dikuasai combatan OPM," ujar Ginting.
Lebih efektif lagi, kata Ginting, Koops Habema TNI juga sekaligus menangani operasi tempur, intelijen, dan, pembinaan teritorial di wilayah hitam tersebut.
Menurut Ginting, satu rentang kendali operasi, tidak banyak komandan dari berbagai tingkatan yang merecoki aktivitas mereka.
Wilayah-wilayah yang masuk kategori hitam, lanjut Ginting, setelah berhasil dikuasai Koops Habema akan diserahkan kepada satuan lain untuk pembinaan masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, kata dia, combatan OPM, senantiasa menyasar pos-pos TNI dan Polri, seperti di Distrik Homeyo. Juga menyasar pasar tradisional, rumah sekolah, rumah ibadah, rumah sakit dan rumah masyarakat.
"Teror yang dilakukan OPM jelas menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat, karena itu harus ditumpas," pungkas Ginting.
