Berita

Politikus Partai Golkar Prof Henry Indraguna/Ist

Politik

Menteri Toxic di Kabinet Prabowo Bisa Berubah Serigala

MINGGU, 12 MEI 2024 | 07:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) memberi pesan kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto agar tidak membawa orang-orang toxic masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Pernyataan LBP tersebut didukung politikus Partai Golkar Prof Henry Indraguna. Menurutnya orang toxic akan sangat merugikan pemerintahan Prabowo.

"Calon menteri toxic bukan hanya duri dalam daging tapi bisa berubah jadi serigala meski untuk saat sekarang ini ber-chasing atau bergaya seperti domba," kata Henry, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (12/5).


Henry kemudian menyebutkan sejumlah ciri-ciri calon menteri toxic yang berpotensi merugikan dan menjadi benalu di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di antaranya, mereka yang tidak loyal kepada presiden, tidak pro rakyat serta hanya bekerja untuk kelompoknya sendiri dan paling mengerikan kalau menjadi pemburu rente dari sebuah kekuasaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan.

“Saya mendefinisikan menteri toxic itu adalah siapa pun menteri yang jadi benalu presiden. Misalnya merusak citra presiden, menteri yang korupsi, menteri yang tak loyal, menteri yang kebijakannya tidak pro rakyat," kata Henry.

Namun Henry juga  mengingatkan orang-orang toxic yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan bisa jadi lebih mengarah kepada mereka yang selama ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Secara umum toxic yang dimaksud Luhut tersebut bisa mengarah pada orang-orang yang dinilai bisa merugikan pemerintahan," ungkap Henry

"Pak Luhut menggunakan istilah toxic untuk merujuk kepada pihak-pihak yang cenderung menghambat kemajuan program kabinet karena tidak sejalan dengan visi dan arah yang telah ditetapkan," sambungnya.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya