Berita

Sekjen PKB KBB, Wendi Sukmawijaya bersama jajaran saat menerima kunjungan Bacabup Bandung Barat, Pamriad/RMOLJabar

Politik

PKB KBB Enggan Sembarang Jalin Koalisi Pilkada 2024

MINGGU, 12 MEI 2024 | 05:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB) sampai saat ini belum memutuskan untuk membentuk koalisi dengan partai politik lain dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pasalnya, saat ini belum ada sosok yang menunjukkan keseriusan untuk mencalonkan diri pada Pilkada mendatang.

"Selain itu, kami juga memperhatikan konstelasi partai lain dan siapa yang mereka pilih sebagai figur calon," ucap Sekretaris Jenderal PKB KBB, Wendi Sukmawijaya, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (11/5).


Wendi menegaskan, tidaklah pantas jika seorang calon bupati mendaftar ke semua partai.

"Alhamdulillah, dari PKB sudah ada calon. Kami mengusung calon KBB-1, namun kami akan menunggu hasil dari dinamika koalisi," tambahnya.

Mengenai proses pendaftaran calon, dia menjelaskan, proses tersebut dilakukan secara daring melalui Sistem Pencalonan Kepala Daerah (Siscakada) yang dikelola oleh DPP PKB. Dari 16 calon yang ada, sebanyak 14 calon telah mengembalikan formulir pendaftaran.

"Satu lagi adalah calon internal, yang terkait dengan Keluarga Nahdlatul Ulama (KBNU) yang kami sebut sebagai calon internal," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya