Berita

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA/Istimewa

Politik

Penambahan Pos Kementerian Jangan Perbesar Beban Keuangan

JUMAT, 10 MEI 2024 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto, memang memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinet pemerintahannya. Termasuk berencana untuk menambah pos kementerian dari 34 menjadi 40.

Namun, publik tetap butuh penjelasan apa alasan yang sebenarnya dari rencana penambahan pos kementerian tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, penambahan pos kementerian harus disusun dengan penghitungan yang cermat. Hal ini penting agar kementerian baru tidak menambah beban keuangan negara.


Apalagi Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki program makan siang gratis yang butuh dana ratusan triliun rupiah. Di samping itu, negara juga tengah membangun Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang juga butuh anggaran besar.

"Jadi aspek keuangan perlu dikalkulasi dengan secermat mungkin," kata Anas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Anas menambahkan, setiap presiden pasti punya cara pandang tersendiri dalam penyusunan komposisi kabinet.

"Bila Presiden terpilih mampu menjelaskan ke publik tentang perlunya menambah komposisi kabinet maka hal itu tidak menjadi masalah," jelas Anas.

Kendati begitu, jika kementerian baru tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang sama dengan lembaga yang sudah ada, maka sebaiknya hanya perlu dilakukan perubahan nama.

"Namun bila secara fungsi memang berbeda jauh maka tidak keliru untuk menambah kursi kabinet baru," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya