Prabowo Bisa Kuasai 5 Provinsi Ini jika Pertahankan Koalisi Pilpres

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, dinilai perlu memperkuat koalisi partai politik (parpol) yang mendukung dan mengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini dilakukan guna menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, khususnya di 5 provinsi dengan pemilih terbanyak.

Bahkan koalisi pada Pilpres 2024 kemarin tetap dilakukan pada Pilkada di 5 provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos berpendapat, parpol-parpol yang lolos parlemen potensi mengincar 5 provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak. Yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Menurutnya, 5 provinsi tersebut diincar banyak parpol karena menjadi elemen penting dalam pemenangan Pemilu 2029 mendatang.

"Karena tidak ada satupun  partai yang menguasai kursi DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara dominan, maka semua partai pasti mencari koalisi terbaik untuk mengusung calon kepala daerahnya. Artinya, seharusnya Prabowo tidak tinggal diam terhadap Pilkada serentak 2024 ini," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).

Dia menjelaskan, di wilayah Jawa Barat, pemilihan legislatif (Pileg) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024 berhasil diungguli Gerindra. Tetapi, di dua provinsi lain di Pulau Jawa yaitu Jawa Timur dimenangkan PKB dan Jawa Tengah dikuasai PDIP.

"Sedangkan wilayah Sumatera Utara dan Banten dimenangkan parpol pengusung Prabowo-Gibran yaitu Golkar," sambungnya mengungkap.

Pengamat politik asal Sulawesi Tenggara itu memandang, Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 punya pengaruh dan power yang cukup besar untuk mengkonsolidasikan kekuatan parpol agar berkoalisi di 5 daerah dengan jumlah pemilih terbanyak yang akan melaksanakan pilkada.

"Koalisi Pilpres bisa diberlakukan di Pilkada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Sumatera Utara dan Banten. Karena suara partai pengusung Prabowo-Gibran di daerah tersebut cukup kuat," demikian lulusan S2 Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.