Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos/Istimewa

Politik

Pilkada 2024

4 Provinsi di Jawa Tak Mudah Dimenangkan Parpol Koalisi Prabowo

KAMIS, 09 MEI 2024 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemenangan pada Pilpres 2024 tak otomatis akan memudahkan koalisi partai politik pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih hasil yang sama di 4 provinsi di Jawa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran dalam posisi yang tidak mudah untuk menguasai 4 provinsi di Jawa yang memiliki pemilih terbanyak pada Pemilu 2024.

Pasalnya, hasil perolehan suara Pileg DPRD dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten tidak memiliki selisih yang banyak dengan parpol di luar koalisi Prabowo-Gibran.


"Peta politik pemenang pileg di tiap provinsi dan kabupaten/kota itu tidak selalu paralel dengan peta politik di Pusat. Dan kita tahu bahwa pemenang pileg di setiap provinsi dan kabupaten/kota lah yang akan menentukan tiket untuk memajukan calon kepala daerah," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

Sebagai contoh, sosok yang kerap disapa Biran itu menyebutkan ketidaksetaraan hasil pileg di tingkat nasional dan daerah. Di mana, PDIP peraih suara terbanyak Pileg DPR RI 2024, tapi jika melihat hasil Pileg DPRD Jabar pemenangnya adalah Partai Gerindra.

"Tapi, perolehan suara Gerindra yang sebesar 4.301.852 itupun tidak dominan, karena selisih tipis dengan PKS 3.801.216, Golkar 3.590.621, PDIP 2.970.223, PKB 2.850.963, Demokrat 1.727.060, PAN 1.632.627, dan Nasdem 1.580.373," beber pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

"Karena tidak ada satupun partai pemegang suara dan kursi dominan, maka setiap partai pasti mencari koalisi yang pas, tidak mesti mengikuti koalisi pilpres untuk mengusung calon kepala daerah. Sebab syarat pencalonan kepala daerah adalah 20 persen kursi di DPRD tingkat provinsi atau 25 persen suara hasil pemilu sebelumnya," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran meyakini parpol koalisi Prabowo-Gibran pun akan berebut suara dengan sengit pada kontestasi Pilkada 2024 di 4 daerah tersebut. Baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota.

"Di Pilpres Prabowo-Gibran memang menang telak di 36 dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terutama di 5 daerah dengan DPT terbanyak yakni Jawa Barat menang telak (16.805.854), Jawa Timur (16.716.603) Jawa Tengah (12.096.454), termasuk Sumatera Utara (4.660.408) dan Banten (4.035.052)," papar penulis buku "Negara Katanya" itu.

"Tetapi kemenangan Pilpres belum tentu meniscayakan kemenangan pilkada di setiap daerah, baik provinsi maupun kab/kota," demikian Subiran. 

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya