Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos/Istimewa

Politik

Pilkada 2024

4 Provinsi di Jawa Tak Mudah Dimenangkan Parpol Koalisi Prabowo

KAMIS, 09 MEI 2024 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemenangan pada Pilpres 2024 tak otomatis akan memudahkan koalisi partai politik pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih hasil yang sama di 4 provinsi di Jawa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran dalam posisi yang tidak mudah untuk menguasai 4 provinsi di Jawa yang memiliki pemilih terbanyak pada Pemilu 2024.

Pasalnya, hasil perolehan suara Pileg DPRD dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten tidak memiliki selisih yang banyak dengan parpol di luar koalisi Prabowo-Gibran.


"Peta politik pemenang pileg di tiap provinsi dan kabupaten/kota itu tidak selalu paralel dengan peta politik di Pusat. Dan kita tahu bahwa pemenang pileg di setiap provinsi dan kabupaten/kota lah yang akan menentukan tiket untuk memajukan calon kepala daerah," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

Sebagai contoh, sosok yang kerap disapa Biran itu menyebutkan ketidaksetaraan hasil pileg di tingkat nasional dan daerah. Di mana, PDIP peraih suara terbanyak Pileg DPR RI 2024, tapi jika melihat hasil Pileg DPRD Jabar pemenangnya adalah Partai Gerindra.

"Tapi, perolehan suara Gerindra yang sebesar 4.301.852 itupun tidak dominan, karena selisih tipis dengan PKS 3.801.216, Golkar 3.590.621, PDIP 2.970.223, PKB 2.850.963, Demokrat 1.727.060, PAN 1.632.627, dan Nasdem 1.580.373," beber pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

"Karena tidak ada satupun partai pemegang suara dan kursi dominan, maka setiap partai pasti mencari koalisi yang pas, tidak mesti mengikuti koalisi pilpres untuk mengusung calon kepala daerah. Sebab syarat pencalonan kepala daerah adalah 20 persen kursi di DPRD tingkat provinsi atau 25 persen suara hasil pemilu sebelumnya," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran meyakini parpol koalisi Prabowo-Gibran pun akan berebut suara dengan sengit pada kontestasi Pilkada 2024 di 4 daerah tersebut. Baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota.

"Di Pilpres Prabowo-Gibran memang menang telak di 36 dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terutama di 5 daerah dengan DPT terbanyak yakni Jawa Barat menang telak (16.805.854), Jawa Timur (16.716.603) Jawa Tengah (12.096.454), termasuk Sumatera Utara (4.660.408) dan Banten (4.035.052)," papar penulis buku "Negara Katanya" itu.

"Tetapi kemenangan Pilpres belum tentu meniscayakan kemenangan pilkada di setiap daerah, baik provinsi maupun kab/kota," demikian Subiran. 

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya