Berita

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos/Istimewa

Politik

Pilkada 2024

4 Provinsi di Jawa Tak Mudah Dimenangkan Parpol Koalisi Prabowo

KAMIS, 09 MEI 2024 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kemenangan pada Pilpres 2024 tak otomatis akan memudahkan koalisi partai politik pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meraih hasil yang sama di 4 provinsi di Jawa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran dalam posisi yang tidak mudah untuk menguasai 4 provinsi di Jawa yang memiliki pemilih terbanyak pada Pemilu 2024.

Pasalnya, hasil perolehan suara Pileg DPRD dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, hingga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten tidak memiliki selisih yang banyak dengan parpol di luar koalisi Prabowo-Gibran.

"Peta politik pemenang pileg di tiap provinsi dan kabupaten/kota itu tidak selalu paralel dengan peta politik di Pusat. Dan kita tahu bahwa pemenang pileg di setiap provinsi dan kabupaten/kota lah yang akan menentukan tiket untuk memajukan calon kepala daerah," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

Sebagai contoh, sosok yang kerap disapa Biran itu menyebutkan ketidaksetaraan hasil pileg di tingkat nasional dan daerah. Di mana, PDIP peraih suara terbanyak Pileg DPR RI 2024, tapi jika melihat hasil Pileg DPRD Jabar pemenangnya adalah Partai Gerindra.

"Tapi, perolehan suara Gerindra yang sebesar 4.301.852 itupun tidak dominan, karena selisih tipis dengan PKS 3.801.216, Golkar 3.590.621, PDIP 2.970.223, PKB 2.850.963, Demokrat 1.727.060, PAN 1.632.627, dan Nasdem 1.580.373," beber pengamat politik lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu.

"Karena tidak ada satupun partai pemegang suara dan kursi dominan, maka setiap partai pasti mencari koalisi yang pas, tidak mesti mengikuti koalisi pilpres untuk mengusung calon kepala daerah. Sebab syarat pencalonan kepala daerah adalah 20 persen kursi di DPRD tingkat provinsi atau 25 persen suara hasil pemilu sebelumnya," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran meyakini parpol koalisi Prabowo-Gibran pun akan berebut suara dengan sengit pada kontestasi Pilkada 2024 di 4 daerah tersebut. Baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota.

"Di Pilpres Prabowo-Gibran memang menang telak di 36 dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia terutama di 5 daerah dengan DPT terbanyak yakni Jawa Barat menang telak (16.805.854), Jawa Timur (16.716.603) Jawa Tengah (12.096.454), termasuk Sumatera Utara (4.660.408) dan Banten (4.035.052)," papar penulis buku "Negara Katanya" itu.

"Tetapi kemenangan Pilpres belum tentu meniscayakan kemenangan pilkada di setiap daerah, baik provinsi maupun kab/kota," demikian Subiran. 

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya