Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Daripada Penambahan Lebih Baik Efisiensi Pos Kementerian

KAMIS, 09 MEI 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal rencananya untuk menambah pos kementerian, dari 34 menjadi 40.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran mengatakan, semangat reformasi birokrasi seharusnya diwujudkan dengan efisien jumlah kementerian.

"Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif kepada pengurangan anggaran negara," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).


Terlebih lagi di era Internet of Things (IoT), telah membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada dengan lebih mudah.

"Idealnya di era IoT ini kementerian semakin menyusut jumlahnya karena banyak fungsi-fungsi kementerian yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, dan jika fungsi bisa diefisienkan maka seharusnya struktur juga menjadi berkurang," jelasnya.

Rencana penambahan pos kementerian ini mendapatkan kritikan karena sarat dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik anggota koalisi Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

"Presiden terpilih hendaknya berpikir rasional dan tidak mengikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tandas analis politik Universitas Nasional itu.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya