Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Daripada Penambahan Lebih Baik Efisiensi Pos Kementerian

KAMIS, 09 MEI 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal rencananya untuk menambah pos kementerian, dari 34 menjadi 40.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran mengatakan, semangat reformasi birokrasi seharusnya diwujudkan dengan efisien jumlah kementerian.

"Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif kepada pengurangan anggaran negara," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

Terlebih lagi di era Internet of Things (IoT), telah membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada dengan lebih mudah.

"Idealnya di era IoT ini kementerian semakin menyusut jumlahnya karena banyak fungsi-fungsi kementerian yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, dan jika fungsi bisa diefisienkan maka seharusnya struktur juga menjadi berkurang," jelasnya.

Rencana penambahan pos kementerian ini mendapatkan kritikan karena sarat dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik anggota koalisi Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

"Presiden terpilih hendaknya berpikir rasional dan tidak mengikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tandas analis politik Universitas Nasional itu.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya