Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Daripada Penambahan Lebih Baik Efisiensi Pos Kementerian

KAMIS, 09 MEI 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal rencananya untuk menambah pos kementerian, dari 34 menjadi 40.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran mengatakan, semangat reformasi birokrasi seharusnya diwujudkan dengan efisien jumlah kementerian.

"Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif kepada pengurangan anggaran negara," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).


Terlebih lagi di era Internet of Things (IoT), telah membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada dengan lebih mudah.

"Idealnya di era IoT ini kementerian semakin menyusut jumlahnya karena banyak fungsi-fungsi kementerian yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, dan jika fungsi bisa diefisienkan maka seharusnya struktur juga menjadi berkurang," jelasnya.

Rencana penambahan pos kementerian ini mendapatkan kritikan karena sarat dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik anggota koalisi Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

"Presiden terpilih hendaknya berpikir rasional dan tidak mengikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tandas analis politik Universitas Nasional itu.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya