Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Daripada Penambahan Lebih Baik Efisiensi Pos Kementerian

KAMIS, 09 MEI 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal rencananya untuk menambah pos kementerian, dari 34 menjadi 40.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran mengatakan, semangat reformasi birokrasi seharusnya diwujudkan dengan efisien jumlah kementerian.

"Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif kepada pengurangan anggaran negara," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).


Terlebih lagi di era Internet of Things (IoT), telah membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada dengan lebih mudah.

"Idealnya di era IoT ini kementerian semakin menyusut jumlahnya karena banyak fungsi-fungsi kementerian yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, dan jika fungsi bisa diefisienkan maka seharusnya struktur juga menjadi berkurang," jelasnya.

Rencana penambahan pos kementerian ini mendapatkan kritikan karena sarat dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik anggota koalisi Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

"Presiden terpilih hendaknya berpikir rasional dan tidak mengikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tandas analis politik Universitas Nasional itu.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya