Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Net

Politik

Daripada Penambahan Lebih Baik Efisiensi Pos Kementerian

KAMIS, 09 MEI 2024 | 15:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk berpikir ulang soal rencananya untuk menambah pos kementerian, dari 34 menjadi 40.

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran mengatakan, semangat reformasi birokrasi seharusnya diwujudkan dengan efisien jumlah kementerian.

"Efisiensi jumlah kementerian akan berdampak positif kepada pengurangan anggaran negara," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).


Terlebih lagi di era Internet of Things (IoT), telah membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada dengan lebih mudah.

"Idealnya di era IoT ini kementerian semakin menyusut jumlahnya karena banyak fungsi-fungsi kementerian yang sudah digantikan oleh kecerdasan buatan, dan jika fungsi bisa diefisienkan maka seharusnya struktur juga menjadi berkurang," jelasnya.

Rencana penambahan pos kementerian ini mendapatkan kritikan karena sarat dengan upaya mengakomodasi kepentingan politik anggota koalisi Prabowo-Gibran yang semakin gemuk.

"Presiden terpilih hendaknya berpikir rasional dan tidak mengikuti kemauan politisi yang telah mengkavling jatah kementerian," tandas analis politik Universitas Nasional itu.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Purbaya Bakal Bahas Layer Baru Cukai Rokok Oktober, Pengusaha Ilegal Siap-Siap

Sabtu, 05 September 2026 | 20:23

Kasus Tahura Singlurus Pintu Masuk, Koptasi Minta Selisih LHV Batubara SSS Diusut

Sabtu, 05 September 2026 | 20:20

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

Gen Z Antusias, Ribuan Anak Muda Padati LFF 2026 Sejak Pagi

Sabtu, 05 September 2026 | 19:44

Menhut Perkuat Penyelamatan Satwa Liar di Tengah Karhutla Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 19:28

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Putusan Banding yang Meringankan di Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 05 September 2026 | 19:13

OMC Berhasil Datangkan Hujan, KLH Pastikan Karhutla di Kalbar dan Kalteng Terkendali

Sabtu, 05 September 2026 | 19:00

Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi, Ini Sejarah Letusannya

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

BAIK Bangkit dari Suspensi, Siapkan Jurus Pulihkan Kinerja

Sabtu, 05 September 2026 | 18:46

Kemenhut Siapkan Call Center Rescue 24 Jam Tangani Satwa Liar Terdampak Karhutla

Sabtu, 05 September 2026 | 18:37

Selengkapnya