Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Pengamat: 40 Menteri Tak Masalah, Asal Bukan Maling

KAMIS, 09 MEI 2024 | 13:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  rencananya akan membentuk 40 kementerian alias kabinet yang gemuk.

Hal itu sebagai respons terhadap tingginya dinamika yang akan dihadapi sekaligus menampung kepentingan partai koalisi dan relawan.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai wacana tersebut sangat realistis terhadap perkembangan zaman.

“Saya kira isu penambahan kementerian menjadi 40 masih realistis. 38 Kementerian pun bagus, seperti kabinet pembangunan VI Soeharto terdapat 38 kementerian,” kata Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/5).

“Seandainya PKS, PKB dan Nasdem bergabung maka dipastikan jumlah menteri mereka akan bertambah,” sambungnya.

Dia menyebut tidak masalah hingga 40 kementerian, asal jabatan wakil menteri dikurangi atau bahkan ditiadakan.

“Yang justru perlu dikurangi, wakil menteri yang terlalu banyak. Di negara-negara maju jarang saya dengar ada wamen. Itu perlu dikurangi karena di atas 20 sudah tak efektif dan efisien,” ungkapnya.

Menurut Jerry yang lebih penting ialah pos-pos kementerian itu diisi oleh orang-orang yang tepat atau the right man in the right place.

“Usulan penambahan kursi 40 menteri di pemerintahan Prabowo ini tak terlalu masalah, yang penting diatur profesional dan diisi orang yang tepat dan jujur, bukan maling,” tegasnya.

Pasalnya, bukan rahasia umum lagi bahwa jabatan di pos kementerian terkadang menjadi ajang bagi-bagi proyek untuk kepentingan partai atau kelompoknya.

Bahkan banyak tokoh partai yang menjabat sebagai menteri terindikasi melakukan korupsi dan berakhir di tahanan KPK.

“Jadi jangan sampai-jabatan-jabatan ini diisi maling yang hanya untuk memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya,” tandas dia.

Populer

Konsesi Tambang Ormas Dicurigai Siasat Jokowi Kabur dari Kejaran Utang

Sabtu, 15 Juni 2024 | 12:27

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin: Harus Ada Upaya Masif Hentikan Perundungan!

Jumat, 14 Juni 2024 | 05:24

UPDATE

Intelijen dan Pendadakan Strategis

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:50

Komisi IV DPR Minta Pembudidaya Udang Perhatikan Konservasi Lingkungan

Selasa, 25 Juni 2024 | 05:25

TNI AL Amankan 42 PMI Non Prosedural dari Malaysia

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:54

3 Kapal Nelayan Tanpa SPB Ditangkap Polair di Perairan Batang

Selasa, 25 Juni 2024 | 04:31

Bermain Imbang 1-1 Kontra Kroasia, Italia Lolos Dramatis ke Babak 16 Besar

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:59

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Digitalisasi Layanan Perizinan

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:31

KRI Dewaruci Tiba di Sabang dalam Pelayaran Muhibah Jalur Rempah

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:13

Fraksi PKS Desak Balitbang Pertanian Dilepas dari BRIN

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:59

Berjibaku Selamatkan Nelayan

Selasa, 25 Juni 2024 | 02:50

Selengkapnya