Berita

Air minum dalam kemasan/Net

Kesehatan

Pakar: Pemerintah dan Produsen Harus Cegah Kontaminasi Bromat Berlebih pada Air Minum

KAMIS, 09 MEI 2024 | 12:48 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah dan produsen diminta untuk lebih proaktif guna mencegah potensi kontaminasi bromat berlebih pada air minum dalam kemasan (AMDK). 
Hal tersebut tak lepas dari sifat karsinogenik atau racun yang dimiliki bromat apabila dikonsumsi masyarakat.
Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer BRIN, Joddy Arya Laksmono, mengatakan, pengecekan yang terukur perlu dilakukan terhadap sumber bahan baku air mineral alami. Hal itu agar dapat mendeteksi sedari dini jika terdapat kandungan ion yang tidak diinginkan seperti Bromida.

Pengecekan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk dapat mencegah terjadinya penurunan kualitas produk. Hal tersebut memerlukan suatu metode berbasis bukti ilmiah.


Menurutnya, jika sumber bahan baku air mineral alami mengandung ion bromida maka perlu ada perlakuan khusus untuk dapat menghilangkan kandungan senyawa dimaksud. Bromida yang terkena ozon sebagai proses pemurnian air berubah menjadi bromat.

"Sifat bromida mudah mengalami dekomposisi, membentuk senyawa lain serta memiliki pengaruh yang tidak baik bagi bioaktivitas manusia maupun hewan," kata Joddy yang juga Periset Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dikutip Kamis (9/5).

Dia mengatakan bahwa pembuktian kandungan bromat dalam AMDK dilakukan guna menopang dan menunjang kualitas dari produk secara berkelanjutan mulai dari bahan baku air alami, proses dan produknya, agar masyarakat terlepas dari bahaya bromat yang mengintai dalam produk AMDK.

Diperlukan juga pemantauan lembaga independen untuk memastikan kualitas produk AMDK yang ada di Indonesia tetap layak. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) itu harus didukung oleh kualifikasi dari sisi SDM, peralatan uji, metode yang mumpuni dan terakreditasi.

Negara juga harus hadir sebagai bentuk tanggung jawab moril juga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari produk-produk yang langsung dikonsumsi oleh seluruh masyarakat.

"SNI tetap ditegakkan, namun perlu ada proses pengawalan dari lembaga independen seperti LSPro untuk tetap menjaga kualitas produk dengan baik berbasis dari bukti ilmiah," katanya.

Di saat yang bersamaan, pengetahuan dan kehati-hatian masyarakat terkait bahaya bromat juga perlu ditingkatkan. Joddy mengatakan, publik harus dapat memahami dengan baik mengenai kualitas dari semua produk AMDK.

"Produsen pun harus memiliki harus memiliki tanggung jawab moral terhadap produk yang dihasilkan," katanya.

Sebelumnya, beredar informasi apabila AMDK di Indonesia mengandung bromat yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan BPOM telah menetapkan ambang batas bromat dalam AMDK sebesar 10 ppb.

BPOM mengaku akan mengambil sikap tegas terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan keamanan pangan di Indonesia. BPOM tidak segan untuk memberikan sanksi keras atas pelanggaran tersebut.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya