Berita

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani/Net

Bisnis

Jokowi Wariskan Utang Rp5.654 T, Ini PR Buat Pengganti Sri Mulyani

RABU, 08 MEI 2024 | 21:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menjelang berakhirnya masa jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, banyak yang harus dibenahi oleh penggantinya pada pemerintahan selanjutnya.

Sejak menjabat sebagai Menkeu selama dua periode di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tercatat telah mewariskan banyak utang hingga mencapai Rp5.654 triliun. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi yang pernah diwariskan pemerintah.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, per Maret 2024 utang pemerintah telah tembus di angka Rp8.262,10 triliun atau setara 38,79 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.


Sementara jika dibandingkan dengan penerimaan pajak, nilai utang saat ini dianggap sangat membebani, karena laju penambahan utang tidak sebanding dengan pertumbuhan penerimaan pajak.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 sendiri hanya mencapai Rp342,88 triliun atau setara dengan 17,24 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Kinerja penerimaan pajak itu dianggap stagnan sejak satu dekade terakhir.

Kegagalan tersebut dialami Sri Mulyani sebagai bendahara negara, meski dirinya telah mengeluarkan berbagai kebijakan reformasi perpajakan, seperti tax amnesty dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta yang terbaru pengembangan core tax system. Namun, kinerja penerimaan perpajakan RI masih tidak banyak berubah.

Selain itu, kegagalan lainnya yaitu kurangnya peran Sri Mulyani dalam menahan beban utang pemerintah yang dapat semakin membebani APBN ke depannya.

Rektor Universitas Paramadina sekaligus Ekonom Senior Indef,  Profesor Didik J Rachbini dalam cuitannya di platform X, pada Senin (6/5) sempat mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi terus menambah utang secara ugal-ugalan yang menyebabkan utang membengkak, karena tidak dikendalikan.

"Saya dan banyak ekonom kritik soal utang ini sejak 5 tahun lalu," tegasnya saat mengunggah kembali berita tentang kritikannya terhadap pemerintah Jokowi pada 2021 lalu.

"Pemerintah ugal-ugalan. Sejak 2019 zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan. Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi adalah raja utang," kata Didik.

Untuk itu, pengganti Sri Mulyani selanjutnya di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka harus memiliki program dan kapasitas yang tepat untuk meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan, dan menurunkan beban utang pemerintah.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya