Berita

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese./Reuters

Dunia

Australia Kecam Aksi Jet Tempur Tiongkok yang Berbahaya di Laut Timur

RABU, 08 MEI 2024 | 18:59 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Australia menegur keras Tiongkok yang dinilai telah membahayakan keselamatan personel militer negeri kanguru yang sedang melakukan tugas menegakkan sanksi PBB terhadap Korea Utara.

Pada hari Sabtu lalu (4/5) jet tempur Tiongkok  jet J-10 angkatan udara Tiongkok menjatuhkan suar di atas dan beberapa ratus meter di depan helikopter MH60R Seahawk milik Australia yang sedang melakukan operasi PBB di atas Laut Kuning.

Menteri Pertahanan Richard Marles dalam kecamannya Senin malam (6/6), seperti dikutip dari Reuters, mengatakan bahwa kehadiran personel militer Australia sah menurut hukum internasional karena dalam rangka menegakkan sanksi untuk Korea Utara.


Sementara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (7/5) menegasakan pihaknya tidak dapat menerima tindakan Tiongkok yang membahayakan personel militernya.

Dalam sebuah wawancara televisi, Albanese mengatakan Tiongkok belum menanggapi secara terbuka kecaman Australia atas insiden tersebut.

“Kami telah mengumumkan kepada publik… perilaku ini tidak dapat diterima,” katanya kepada Nine’s Today Show.

“Mereka (Tiongkok) seharusnya tidak mengambil risiko apa pun,” katanya.

Masyarakat Australia mengharapkan penjelasan dari Tiongkok mengenai insiden tersebut, dan Australia telah memberikan.

Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang diperkirakan akan mengunjungi Australia bulan depan, katanya.

“Kami juga akan memperjelas posisi kami dalam diskusi,” katanya.

Helikopter yang terbang dari kapal perusak HMAS Hobart berhasil menghindari serangan jet tempur Tiongkok. Konfrontasi tersebut membahayakan pesawat dan penumpangnya, meskipun tidak ada yang terluka, kata Departemen Pertahanan dalam pernyataan terpisah.

Ini adalah insiden kedua dalam enam bulan terakhir yang merusak pemulihan hubungan antara kedua negara setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan hubungan dan perselisihan dagang.

Australia mengatakan pada bulan November tahun lalu, sebuah kapal angkatan laut Tiongkok melukai beberapa penyelamnya di perairan Jepang menggunakan sonar bawah air. Tiongkok membantah telah menggunakan sonarnya, namun Australia menolak penjelasan tersebut.

Pada tahun 2022, Australia melakukan protes setelah sebuah kapal angkatan laut Tiongkok mengarahkan laser ke pesawat militer Australia di dekat pantai utara Australia.

Dalam insiden terpisah pada tahun 2022, Australia mengatakan sebuah pesawat tempur Tiongkok secara berbahaya mencegat sebuah pesawat pengintai militer Australia di Laut Cina Selatan, melepaskan "seikat sekam" berisi potongan-potongan aluminium yang tertelan ke dalam mesin pesawat Australia.

Liu Jianchao, kepala departemen internasional Partai Komunis Tiongkok, mengatakan selama kunjungan ke Australia pada bulan November, pergerakan angkatan laut Australia di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur tampaknya merupakan upaya untuk membendung Tiongkok.

Australia menolak hal ini, dengan mengatakan pihaknya menghormati hak semua negara untuk menerapkan kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai dengan hukum internasional.

Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari 3 triliun dolar AS, termasuk wilayah yang diklaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pengadilan internasional pada tahun 2016 mengatakan klaim ekspansif Tiongkok tidak memiliki dasar hukum.

Kapal angkatan laut Tiongkok telah beberapa kali dilacak di lepas pantai Australia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk memantau latihan dengan militer AS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya