Berita

Wakil Ketua Umum DPP PPP, H Rusli Effendi, saat berada di Palembang, Selasa (7/5/)/RMOLSumsel

Politik

Buntut Konflik Internal, DPW PPP Sumsel Diambil Alih DPP

RABU, 08 MEI 2024 | 16:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil alih DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan setelah mereka menjatuhkan sanksi terhadap Agus Sutikno sebagai Ketua DPW lantaran ada indikasi konflik internal di tubuh partai berlambang kabah tersebut.

"Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk DPW Sumsel agar menjadi lebih baik lagi. Baik agenda keorganisasian maupun agenda politik ke depan dalam waktu dekat yakni Pilkada," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, H Rusli Effendi, di Palembang, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (8/5).

Rusli ditunjuk oleh DPP untuk mengambil alih DPW PPP Sumsel sementara waktu, sembari menunggu keputusan lanjutan dari partai.


Dalam surat nomor: 2490/SP/DPP/IV/2024 yang ditandatangani Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono dan Sekjen DPP PPP HM Arwani Thomafi tertanggal 25 April 2024 tertulis, 10 DPC PPP se-Provinsi Sumatera Selatan telah mengindikasikan adanya konflik dan kisruh internal dalam tubuh DPW PPP Sumsel sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi partai secara dinamis.

Sehubungan hal tersebut, DPP PPP pun memberikan peringatan dan sanksi kepada Agus Sutikno tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah dan kebijakan kepartaian sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP. Kemudian, kegiatan partai yang bersifat agenda politik dan keorganisasian di DPW PPP Sumsel untuk sementara waktu diambil oleh DPP PPP sampai adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

"Karena itu kepada DPW, DPC, diharapkan solid, menjaga solidaritas. Keputusan partai sudah diambil. Diharapkan tegak lurus dengan kebijakan partai," imbuhnya.

Rusli memastikan bahwa DPP tidak mencopot Agus Sutikno dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumsel.

"Tidak memberhentikan. Kita ambil alih kewenangan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi tidak ada halangan langkah-langkah rutinitas kebijakan," jelasnya.

Ia juga yakin untuk Pilkada tidak ada kendala. Sebab beberapa Bacagub Sumsel sudah ada yang datang ke PPP. Selanjutnya DPW PPP Sumsel dipersilakan memberikan pertimbangan ke DPP.

"Karena kita belum buka penjaringan atau mungkin kita tidak membuka karena kita cuma dua kursi. Tapi saya tetap minta pertimbangan DPW yang mungkin DPC sehingga kami dapat mengambil keputusan tidak salah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno, mengaku tidak paham soal permasalahan pengambilalihan tersebut.

"Di PO (Peraturan Organisasi) enggak ada istilah itu, tapi yang jelas sesuai surat yang diterima DPW PPP Sumsel iya kan tidak dipecat tapi diambil alih kewenangannya oleh DPP, tentu secara organisasi saya menerima itu tetapi saya juga sedang mempelajari apakah kebijakan seperti itu sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi atau tidak ," tuturnya.

Sebagai kader, Agus mengaku sementara menerima keputusan tersebut, meski bersama tim dia akan mempelajari keputusan DPP tersebut.

"Kepada kader PPP se-Sumsel untuk tetap tenang , solid, dan tetap kompak. Kita ikuti apa yang menjadi putusan partai dan kalau tidak benar kita koreksi," tandasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya