Berita

Wakil Ketua Umum DPP PPP, H Rusli Effendi, saat berada di Palembang, Selasa (7/5/)/RMOLSumsel

Politik

Buntut Konflik Internal, DPW PPP Sumsel Diambil Alih DPP

RABU, 08 MEI 2024 | 16:08 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengambil alih DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan setelah mereka menjatuhkan sanksi terhadap Agus Sutikno sebagai Ketua DPW lantaran ada indikasi konflik internal di tubuh partai berlambang kabah tersebut.

"Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk DPW Sumsel agar menjadi lebih baik lagi. Baik agenda keorganisasian maupun agenda politik ke depan dalam waktu dekat yakni Pilkada," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, H Rusli Effendi, di Palembang, diwartakan Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (8/5).

Rusli ditunjuk oleh DPP untuk mengambil alih DPW PPP Sumsel sementara waktu, sembari menunggu keputusan lanjutan dari partai.

Dalam surat nomor: 2490/SP/DPP/IV/2024 yang ditandatangani Plt Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono dan Sekjen DPP PPP HM Arwani Thomafi tertanggal 25 April 2024 tertulis, 10 DPC PPP se-Provinsi Sumatera Selatan telah mengindikasikan adanya konflik dan kisruh internal dalam tubuh DPW PPP Sumsel sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi partai secara dinamis.

Sehubungan hal tersebut, DPP PPP pun memberikan peringatan dan sanksi kepada Agus Sutikno tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah dan kebijakan kepartaian sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP. Kemudian, kegiatan partai yang bersifat agenda politik dan keorganisasian di DPW PPP Sumsel untuk sementara waktu diambil oleh DPP PPP sampai adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

"Karena itu kepada DPW, DPC, diharapkan solid, menjaga solidaritas. Keputusan partai sudah diambil. Diharapkan tegak lurus dengan kebijakan partai," imbuhnya.

Rusli memastikan bahwa DPP tidak mencopot Agus Sutikno dari jabatannya sebagai Ketua DPW PPP Sumsel.

"Tidak memberhentikan. Kita ambil alih kewenangan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi tidak ada halangan langkah-langkah rutinitas kebijakan," jelasnya.

Ia juga yakin untuk Pilkada tidak ada kendala. Sebab beberapa Bacagub Sumsel sudah ada yang datang ke PPP. Selanjutnya DPW PPP Sumsel dipersilakan memberikan pertimbangan ke DPP.

"Karena kita belum buka penjaringan atau mungkin kita tidak membuka karena kita cuma dua kursi. Tapi saya tetap minta pertimbangan DPW yang mungkin DPC sehingga kami dapat mengambil keputusan tidak salah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumsel, Agus Sutikno, mengaku tidak paham soal permasalahan pengambilalihan tersebut.

"Di PO (Peraturan Organisasi) enggak ada istilah itu, tapi yang jelas sesuai surat yang diterima DPW PPP Sumsel iya kan tidak dipecat tapi diambil alih kewenangannya oleh DPP, tentu secara organisasi saya menerima itu tetapi saya juga sedang mempelajari apakah kebijakan seperti itu sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi atau tidak ," tuturnya.

Sebagai kader, Agus mengaku sementara menerima keputusan tersebut, meski bersama tim dia akan mempelajari keputusan DPP tersebut.

"Kepada kader PPP se-Sumsel untuk tetap tenang , solid, dan tetap kompak. Kita ikuti apa yang menjadi putusan partai dan kalau tidak benar kita koreksi," tandasnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya