Berita

Ilustrasi Foto/RMOL

Politik

Tuntut Muktamar Luar Biasa

F-PPP Desak Mardiono Mundur Imbas Gagal Lolos Parlemen

RABU, 08 MEI 2024 | 15:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendesak dilakukannya Muktamar Luar Biasa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggantikan kepemimpinan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Pasalnya, Mardiono telah gagal mengantarkan partai berlambang Kabah ke parlemen karena tidak mencapai ambang batas 4 persen di Pemilu 2024.

Desakan itu disampaikan Ketua Umum F-PPP, Alki Sanagri dalam keterangan resminya yang diterima awak media di Jakarta, Rabu (8/5).


Alki menuturkan, tidak tercapainya ambang batas 4 persen suara PPP pada Pemilu 2024 merupakan sejarah terburuk yang memalukan selama bendera partai Islam tertua ini berkibar.

“Sejarah terburuk bagi PPP tersebut dipimpin oleh H. Muhamad Mardiono selaku pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP,” tegasnya.

Menurut Alki, alasan mendasar gagalnya PPP lolos ke Senayan karena termakan oleh janji-janji Mardiono.

Itu lantaran selaku pucuk pimpinan partai, Mardino kerap mengucap sumpah serapah dangan menyatakan siap korban harta dan nyawa bahkan menjual aset pribadi untuk kepentingan partai.

“Namun, tidak ada satupun janjinya yang dilaksanakan hingga menyebabkan gagalnya PPP lolos pada Pemilu 2024,” sesal dia.

Tak sampai di situ, Alki menyebutkan bahwa saat ini Mardiono kembali mencoba jualan janji lagi dengan berupaya meloloskan PPP melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagi Alki, apapun amar putusan MK atas gugatan PPP nantinya, tidak ada satupun alasan Mardiono untuk mempertahankan jabatannya sebagai Plt Ketua Umum PPP.

“Sudah gagal memimpin PPP di Pemilu 2024 meraih ambang batas 4 persen, dengan situasi ini seharusnya DPP PPP menjaga soliditas internal menuju pilkada serentak. Bukan sebaliknya memunculkan kegaduhan baru di internal dengan memecah belah struktur partai,” bebernya.

Itu ditunjukan oleh Mardiono dengan melakukan penonaktifan terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Selatan baru-baru ini. Padahal, perolehan kursi PPP di DPRD Provinsi Sumsel bertambah lumayan signifikan.

“Ini bukti, suka tidak suka bahwa bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan Mardiono dan oknum PH DPP PPP yang membuat rakyat semakin tidak simpati terhadap PPP,” kata Alki.

Atas dasar itu, Alki menegaskan bahwa F-PPP mendesak digelarnya Muktamar Luar Biasa PPP untuk menggantikan kepemimpinan Mardiono yang tidak becus dan terbukti gagal membawa kemajuan bagi partai.

“Untuk mencegah semakin meluasnya kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di DPP PPP segera melaksanakan Muktamar Luar Biasa agar agenda partai lebih terarah,” tegasnya lagi.

“Apabila Mardiono tidak segera mundur maka kami dari F-PPP akan kembali aksi dan membawa massa jauh lebih banyak. Jika Mardiono tetap pada sikapnya, kami F-PPP akan turun aksi di MK sebelum pembacaan amar putusan di MK,” pungkas dia.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Pemerintah Harus Beri Pendampingan Anak Korban Aksi Main Hakim Sendiri

Rabu, 29 Juli 2026 | 22:15

Polisi Dalami Kematian Sumitro, Diduga Orang Dekat Febrie

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:57

Cerita Manis UMKM dari Sumenep, Dua Dekade Perjuangan dan Berkembang Berkat KUR BRI

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:47

Telkom Gelar Workshop PQC Formulasikan Keamanan Siber Masa Depan

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:44

Ketua Baznas Paparkan Strategi Besar Transformasi Zakat Nasional

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:23

Gempa M 7,1 Lumpuhkan Infrastruktur dan Industri Jepang, Pemadaman Listrik Terjadi

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:17

Pelatihan Militer untuk Sipil Perlu Dihentikan

Rabu, 29 Juli 2026 | 21:08

DPR dan Kemendagri Sepakat Penyaluran Bansos Pakai NIK

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:56

Tio Aliansyah Dilarang Tangani Perkara selama 1,5 Bulan Buntut Kasus Helikopter

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:53

Jangan Sampai OAP Hanya jadi Penonton di Tanah Ulayatnya Sendiri

Rabu, 29 Juli 2026 | 20:36

Selengkapnya