Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net

Dunia

AS dan Mayoritas Uni Eropa Boikot Acara Pelantikan Putin sebagai Presiden

SELASA, 07 MEI 2024 | 09:22 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Acara pelantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan ke enam diboikot oleh sejumlah negara Barat.

Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara Uni Eropa mengatakan pihaknya tidak akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri pelantikan Putin pada Selasa (7/5).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengungkap bahwa Washington tidak menerima hasil pemilu Rusia karena sarat akan kecurangan.


"Kami tidak mengirim perwakilan ke sana (Pelantikan Putin). Kami tentu saja tidak menganggap pemilu ini bebas dan adil, namun dia adalah presiden Rusia dan dia akan terus melanjutkan kapasitasnya," ujarnya seperti dimuat Reuters.

Inggris dan Kanada mengatakan mereka tidak akan mengirimkan siapa pun untuk menghadiri upacara tersebut, menyusul rencana Rusia yang akan mengadakan latihan senjata nuklir taktis yang membuat marah Barat.

Begitu pula Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia. Mereka juga menganggap pemilu tersebut berjalan secara tidak adil dan tidak demokratis.

"Tidak ada dasar hukum untuk mengakui dia (Putin) sebagai presiden Federasi Rusia yang dipilih secara demokratis dan sah,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.

Seorang juru bicara Uni Eropa (UE) mengatakan duta besar Uni Eropa untuk Rusia tidak akan menghadiri upacara tersebut, sesuai dengan posisi sebagian besar negara anggota Uni Eropa.

Dikatakan bahwa 20 negara anggota UE akan memboikot acara tersebut, namun tujuh negara lainnya diperkirakan akan mengirimkan perwakilannya.

Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan tidak akan hadir.

Putin menang telak dalam pemilihan presiden pada bulan Maret, hanya beberapa minggu setelah lawannya yang paling menonjol, Alexei Navalny, meninggal di penjara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya