Presiden Rusia, Vladimir Putin/Net
Acara pelantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan ke enam diboikot oleh sejumlah negara Barat.
Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara Uni Eropa mengatakan pihaknya tidak akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri pelantikan Putin pada Selasa (7/5).
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengungkap bahwa Washington tidak menerima hasil pemilu Rusia karena sarat akan kecurangan.
"Kami tidak mengirim perwakilan ke sana (Pelantikan Putin). Kami tentu saja tidak menganggap pemilu ini bebas dan adil, namun dia adalah presiden Rusia dan dia akan terus melanjutkan kapasitasnya," ujarnya seperti dimuat
Reuters.
Inggris dan Kanada mengatakan mereka tidak akan mengirimkan siapa pun untuk menghadiri upacara tersebut, menyusul rencana Rusia yang akan mengadakan latihan senjata nuklir taktis yang membuat marah Barat.
Begitu pula Ukraina yang saat ini tengah berperang dengan Rusia. Mereka juga menganggap pemilu tersebut berjalan secara tidak adil dan tidak demokratis.
"Tidak ada dasar hukum untuk mengakui dia (Putin) sebagai presiden Federasi Rusia yang dipilih secara demokratis dan sah,” kata Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan.
Seorang juru bicara Uni Eropa (UE) mengatakan duta besar Uni Eropa untuk Rusia tidak akan menghadiri upacara tersebut, sesuai dengan posisi sebagian besar negara anggota Uni Eropa.
Dikatakan bahwa 20 negara anggota UE akan memboikot acara tersebut, namun tujuh negara lainnya diperkirakan akan mengirimkan perwakilannya.
Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan tidak akan hadir.
Putin menang telak dalam pemilihan presiden pada bulan Maret, hanya beberapa minggu setelah lawannya yang paling menonjol, Alexei Navalny, meninggal di penjara.
