Berita

Pilkada serentak 2024/Net

Politik

Noer Fajrieansyah Jangan cuma Modal Gimik Maju Jalur Independen

SELASA, 07 MEI 2024 | 03:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana Noer Fajrieansyah maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 melalui jalur perseorangan alias independen diragukan. Pasalnya, syarat pencalonan jalur independen membutuhkan dukungan sebanyak 618.968 Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi mengatakan, peluang lolos menjadi calon gubernur DKI Jakarta tidak mudah jika hanya mengandalkan jaringan tingkat organanisasi kemahasiswaan.

"Itu nanti akan kita lihat apakah berhasil mengumpulkan syarat dukungan atau tidak. Kalau tidak sampai pada pembuktian tentang syarat dukungan yang wajib dipenuhi, maka itu bisa dikatakan sebagai gimik-gimik politik," kata Ade saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/5).


Menurut Ade, jika tim pemenangan tak mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat Jakarta, maka syarat untuk memenuhi pencalonan menjadi sekedar basa-basi kalangan aktivis yang kerap digemborkan dalam setiap kesempatan sebagai agen perubahan.

"Harus serius dengan mengumpulkan syarat dukungan minimum dan terverifikasi memenuhi persyaratan sebagai calon perseorangan saya kira ini langkah yang serius dan harus dibuktikan," kata Ade.

Sebelumnya, tim pemenangan calon gubernur Jakarta dari jalur perseorangan Noer Fajriensyah menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Senin (6/5) untuk berkonsultasi dengan penyelenggara pemilu dalam keikutsertaan pada Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Temen Bang Fajrie (TBF), Rachmat Ariyanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai calon independen sebagaimana termaktub dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Rachmat menjelaskan, pihaknya sudah mengumpulkan sebanyak 100 ribu kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat maju dari jalur perseorangan. Terkait batas minimal persyaratan yang harus dilengkapi hingga 12 Mei 2024 pihaknya akan terus mengejar kekurangan.

"Kita akan semaksimal mungkin meskipun memang tidak ada negosiasi dari KPU sendiri, tanggal 12 terakhir. Kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada dan sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU, tinggal kita lengkapi kekurangannya," kata Rachmat.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya