Berita

Organisasi Papua Merdeka (OPM)/Net

Bawaslu

Pileg di Intan Jaya Molor Karena Ulah OPM

SENIN, 06 MEI 2024 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ketua Bawaslu Intan Jaya, Otniel Tipagau membeberkan alasan pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten ini molor dari 14 Februari menjadi 23 Februari 2024.

Otniel mengaku sempat disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau saat ini pemerintah menggunakan istilah Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Kelompok Separatis Teroris (KST) dan KKB.

Hal itu diungkapnya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (6/5).


"Waktu itu memang terjadi penyanderaan pesawat. Kemudian waktu itu kita mediasi dengan pihak PPD (Panitia Pemilihan Distrik)," cerita Otniel.

Otniel menyebut KKB meminta uang jika dirinya ingin dilepaskan. Selama disandera Anggota Bawaslu ini mengatakan tidak mengalami penyiksaan.

"Yang pertama kami sudah kasih Rp150 juta, kemudian kita kasih sekitar Rp25 juta," jawab Otniel.

Mendengar alasan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, menyatakan Keterangan Otniel masuk akal. Sehingga pelaksanaan Pemilu diundur dapat dipahami.

"Jadi pengundurannya masih bisa diterima akal sehat dan logis dapat persetujuan semua pihak, untuk diundur. Dan itu diundurnya negosiasi bisanya baru tanggal 23," pungkas Hakim Arief.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya