Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat usulan untuk merombak strategi menghapus kesenjangan sosial, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berstatus buruh.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Darwin Z. Saleh menyampaikan usulan tersebut, dalam merespon perkembangan kesenjangan sosial di tanah air.
Dia mengungkapkan, kesenjangan sosial terlihat dari penambahan 15 juta orang bekerja di sektor informal pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Dibanding era SBY hanya 3 juta jiwa (orang bekerja di sektor informal). Artinya, pembangunan ekonomi saat ini tidak mampu menyerap pertumbuhan tenaga kerja," ujar Darwin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/5).
Dia menjelaskan, jumlah pekerja sektor informal selalu di kisaran 60 persen. Hal itu disebabkan sektor formal hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 1 jutaan per tahun.
"Maka diperkirakan 1,6 juta atau lebih terserap di sektor informal. Ini merupakan fenomena kedhuafaan, ini sebuah potret kemiskinan kita," tuturnya.
Menurutnya jika Indonesia ingin beralih menjadi negara maju, maka seharusnya jumlah tenaga kerja di sektor informal di kisaran 30 persen.
Untuk mencapai standar tersebut, Darwin mengusulkan langkah alternatif kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yaitu menerapkan sistem redistribusi pendapatan bagi buruh.
Redistribusi pendapatan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pendistribusian kembali pendapatan milik masyarakat yang berkecukupan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Dengan cara itu, Darwin meyakini kesenjangan sosial bagi pekerja informal dapat teratasi, di samping juga diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan cara dilakukan pelatihan-pelatihan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) besar-besaran, karena selama berlangsung otonomi daerah BLK kurang dimajukan.
"Kesenjangan sosial dapat diatasi jika kekuatan buruh cukup kuat, sebab mengharapkan peranan partai politik akan sia-sia. Itupun jika presiden terpilih memihak. Budaya bangsa yang kurang kritis dan penakut (soft culture) membuat "bargaining" rakyat lemah," ucapnya.
Jika buruh kuat dan presiden mendukung strategi redistribusi pendapatan, maka upaya menghapus kesenjangan sosial yang masih tinggi dapat dilakukan.
Namun, Darwin mengusulkan satu metode redistribusi pendapatan yang dia kira dapat berefek positif secara perlahan pada perekonomian buruh.
"Dalam sektor energi, misalnya, pada setiap perpanjangan kontrak ladang minyak, maka sebagian saham untuk buruh dapat diberikan oleh Menteri ESDM, atas nama Presiden," katanya.
"Salah satu pendekatan sosialistik, secara teoritis, dalam menghilangkan kesenjangan adalah melalui perombakan kepemilikan aset nasional," demikian Darwin menambahkan.
