Jepang Ingin Belajar Pengembangan Start-Up Perusahaan E-Commerce dari Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Transformasi Digital Jepang Kono Taro melakukan pertemuan bilateral disela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD Tahun 2024, Jumat (3/5).

Pertemuan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kerja sama ekonomi digital antara Indonesia dan Jepang.

Sejumlah proyek kerja sama ekonomi digital dijajaki oleh kedua negara baik dalam kerangka bilateral maupun multilateral di bawah payung Kerangka Ekonomi Digital (DEFA).

Dalam hal pengembangan start-up perusahaan e-commerce, Jepang ingin belajar dari keberhasilan Indonesia dalam melahirkan sejumlah unicorn dan decacorn.

Seperti diketahui, Indonesia telah menghasilkan 12 unicorn dan 1 decacorn—start-up teknologi milik swasta yang masing-masing bernilai 1 miliar dolar AS dan 10 miliar dolar AS. Pada tahun 2022, Indonesia tercatat memiliki 2.431 perusahaan start-up.

Start-up Indonesia diakui oleh Menteri Kono Taro berhasil memanfaatkan potensi pasar domestik yang sangat besar dengan beragam lini bisnis.

Bahkan, Kono Toro menyampaikan bahwa unicorn dan decacorn Indonesia dapat menguasai pasar ASEAN. Hal tersebut menarik perhatian pemerintah Jepang dalam menjajaki kerja sama pengembangan start-up dengan Indonesia.

Dalam pertemuan ini, Airlangga juga menjajaki kerja sama sistem pembayaran lintas negara. Ia membagikan kesuksesan Indonesia membangun Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS yang sudah digunakan di beberapa negara ASEAN.

Kono Taro menyampaikan bahwa Jepang belum memiliki sistem pembayaran lintas negara dan menyatakan bahwa kerja sama dengan Indonesia bisa dilakukan.

Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga meminta dukungan dari Jepang dalam pengembangan infrastruktur Indonesia, termasuk proyek-proyek strategis seperti kelanjutan jalur MRT Fase 2 serta pengembangan jaringan tol dan infrastruktur digital.

Turut mendampingi Menko Airlangga, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Mohamad Oemar.