Berita

Weibo, salah satu platform digital China yang terdampak peraturan baru Beijing terkait rahasia negara.

Dunia

Beijing Perketat Cengkeraman pada Raksasa Media Sosial China

JUMAT, 03 MEI 2024 | 21:33 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China dilaporkan telah memperketat pembatasan terhadap perusahaan internet di negara tersebut. BBC melaporkan, UU Rahasia Negara yang diperluas memaksa berbagai perusahaan platform digital, termasuk raksasa media sosial Tencent, ByteDance dan Weibo, untuk mengambil tindakan jika pengguna memposting informasi sensitif.

Hal ini memerlukan "operator jaringan" untuk memantau informasi yang dibagikan oleh pengguna. Aturan tersebut juga menjelaskan bagaimana postingan harus dihapus, catatan disimpan dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Ini adalah pembaruan undang-undang pertama dalam lebih dari satu dekade dan sejalan dengan fokus Presiden Xi Jinping terhadap keamanan nasional.

Ketika peraturan baru ini pertama kali diumumkan pada bulan Februari, seorang pejabat Administrasi Nasional Perlindungan Rahasia Negara mengatakan kepada kantor berita negara Xinhua bahwa peraturan tersebut diperlukan karena penjagaan rahasia negara menghadapi masalah dan tantangan baru di era baru.

“Meskipun perusahaan internet di China sudah tunduk pada peraturan yang ketat, perubahan tersebut menetapkan standar baru untuk pemantauan mandiri yang aktif dan kerja sama yang cepat,” kata profesor hukum yang berbasis di Hong Kong, Ryan Mitchell.

Aturan yang direvisi ini juga memperluas definisi informasi sensitif dengan memasukkan “rahasia kerja”, atau informasi tentang pengambilan keputusan lembaga negara, yang dapat menjadi masalah bagi jurnalis, termasuk koresponden asing.

"Kekhawatiran utama kami adalah ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya merupakan 'rahasia negara'," kata Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China kepada BBC.

“Demarkasi dan definisi yang jelas akan sangat membantu,” tambahnya.

Taiwan juga telah menyuarakan keprihatinannya mengenai peraturan baru ini dan mengatakan bahwa peraturan tersebut dapat menempatkan pengunjung dari pulau tersebut ke China dalam risiko.

Dewan Urusan Daratan Taipei mengatakan undang-undang tersebut “sangat tidak jelas dan dapat menyebabkan orang melanggar hukum kapan saja”.

Firma hukum internasional Baker McKenzie FenXun mengatakan bahwa meskipun definisi rahasia negara bersifat "luas dan tidak jelas", namun hal tersebut tidak akan berdampak besar pada perusahaan multinasional yang beroperasi di China.

Peraturan baru ini muncul ketika raksasa media sosial TikTok, dan perusahaan induknya di China, ByteDance, menghadapi peningkatan pengawasan di AS dan negara-negara Barat lainnya.

Namun menurut Mitchell, nampaknya peraturan baru tersebut tidak ditujukan untuk mengatur operasi perusahaan China di luar negeri.

Populer

Beredar Kabar, Anies Baswedan Besok Didaftarkan 4 Parpol ke KPU

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:10

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Aktivis Demo di KPK, Minta Menteri Trenggono Ditangkap

Jumat, 30 Agustus 2024 | 15:17

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Inilah Susunan Pengurus Golkar Periode 2024-2029, Tak Ada Jokowi dan Gibran

Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:58

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

Usung Ahok Lebih Untungkan PDIP Ketimbang Anies

Minggu, 25 Agustus 2024 | 08:43

UPDATE

Teater Lencana Sukses Pentaskan "Produk Gagal"

Minggu, 01 September 2024 | 14:06

AS Kecewa, China Tetap Tolak Laporan Pelanggaran HAM di Xinjiang

Minggu, 01 September 2024 | 14:02

Tak Bisa Dibantah, Anies Idola Warga Jakarta

Minggu, 01 September 2024 | 14:01

Palestina Amankan Posisi Baru di Rapat Majelis Umum Sesi ke-79

Minggu, 01 September 2024 | 13:58

Ngeri! Ahok Ancam Tinggalkan PDIP Jika Banteng Usung Anies

Minggu, 01 September 2024 | 13:33

Anies Tetap Blusukan Meski Gagal Nyagub

Minggu, 01 September 2024 | 13:24

Magnet Anies

Minggu, 01 September 2024 | 13:10

Tersangka Korupsi Rachmat Utama Djangkar Minta Diperiksa Senin

Minggu, 01 September 2024 | 13:02

Prabowo Paling Layak Kembali Pimpin Gerindra

Minggu, 01 September 2024 | 12:44

Ziarahi Makam Benyamin S, Rano Kenang Doa Jadi Gubernur

Minggu, 01 September 2024 | 12:34

Selengkapnya