Berita

Weibo, salah satu platform digital China yang terdampak peraturan baru Beijing terkait rahasia negara.

Global

Beijing Perketat Cengkeraman pada Raksasa Media Sosial China

JUMAT, 03 MEI 2024 | 21:33 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

China dilaporkan telah memperketat pembatasan terhadap perusahaan internet di negara tersebut. BBC melaporkan, UU Rahasia Negara yang diperluas memaksa berbagai perusahaan platform digital, termasuk raksasa media sosial Tencent, ByteDance dan Weibo, untuk mengambil tindakan jika pengguna memposting informasi sensitif.

Hal ini memerlukan "operator jaringan" untuk memantau informasi yang dibagikan oleh pengguna. Aturan tersebut juga menjelaskan bagaimana postingan harus dihapus, catatan disimpan dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Ini adalah pembaruan undang-undang pertama dalam lebih dari satu dekade dan sejalan dengan fokus Presiden Xi Jinping terhadap keamanan nasional.


Ketika peraturan baru ini pertama kali diumumkan pada bulan Februari, seorang pejabat Administrasi Nasional Perlindungan Rahasia Negara mengatakan kepada kantor berita negara Xinhua bahwa peraturan tersebut diperlukan karena penjagaan rahasia negara menghadapi masalah dan tantangan baru di era baru.

“Meskipun perusahaan internet di China sudah tunduk pada peraturan yang ketat, perubahan tersebut menetapkan standar baru untuk pemantauan mandiri yang aktif dan kerja sama yang cepat,” kata profesor hukum yang berbasis di Hong Kong, Ryan Mitchell.

Aturan yang direvisi ini juga memperluas definisi informasi sensitif dengan memasukkan “rahasia kerja”, atau informasi tentang pengambilan keputusan lembaga negara, yang dapat menjadi masalah bagi jurnalis, termasuk koresponden asing.

"Kekhawatiran utama kami adalah ketidakpastian mengenai apa yang sebenarnya merupakan 'rahasia negara'," kata Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China kepada BBC.

“Demarkasi dan definisi yang jelas akan sangat membantu,” tambahnya.

Taiwan juga telah menyuarakan keprihatinannya mengenai peraturan baru ini dan mengatakan bahwa peraturan tersebut dapat menempatkan pengunjung dari pulau tersebut ke China dalam risiko.

Dewan Urusan Daratan Taipei mengatakan undang-undang tersebut “sangat tidak jelas dan dapat menyebabkan orang melanggar hukum kapan saja”.

Firma hukum internasional Baker McKenzie FenXun mengatakan bahwa meskipun definisi rahasia negara bersifat "luas dan tidak jelas", namun hal tersebut tidak akan berdampak besar pada perusahaan multinasional yang beroperasi di China.

Peraturan baru ini muncul ketika raksasa media sosial TikTok, dan perusahaan induknya di China, ByteDance, menghadapi peningkatan pengawasan di AS dan negara-negara Barat lainnya.

Namun menurut Mitchell, nampaknya peraturan baru tersebut tidak ditujukan untuk mengatur operasi perusahaan China di luar negeri.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya