Berita

Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ali Hasan/Ist

Nusantara

DPRD Jabar: Sistem Zonasi Sekolah Rawan Praktik "Titip Murid"

JUMAT, 03 MEI 2024 | 20:54 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) diminta untuk segera dihapus. Sebab, kebijakan tersebut rawan disusupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ali Hasan, penghapusan sistem zonasi merupakan upaya mencegah praktik titip-menitip anak didik yang ingin melanjutkan ke sekolah favorit.

Hal tersebut memicu terjadinya jual beli kursi sehingga bisa menimbulkan turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.


"Kasihan kan, anak yang prestasinya bagus malah tidak masuk ke sekolah favorit. Tapi, anak yang zonasinya lebih dekat malah bisa melenggang dengan mudahnya lantaran masuk zonasi sekolah favorit," kata Ali Hasan diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (3/5).

Praktik 'titip siswa' ini, kata Ali Hasan, sulit dihindari karena setiap orangtua pada dasarnya menginginkan anak bersekolah di tempat terbaik.

"Saya harap pemerintah pusat mempertimbahkan kembali untuk tahun ini agar sistem zonasi dievaluasi kembali demi kemajuan pendidikan," tegasnya.

Ia juga menyebut, kebijakan era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini belum sepenuhnya diterima masyarakat. Sebab kebijakan ini menyulitkan siswa berprestasi masuk sekolah unggulan karena jarak lokasi terlalu jauh.

"Faktanya karena zonasinya tidak masuk, akhirnya anak tersebut terpaksa memilih ke sekolah swasta. Itu kan sangat disayangkan," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya