DPRD Jabar: Sistem Zonasi Sekolah Rawan Praktik "Titip Murid"

Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) diminta untuk segera dihapus. Sebab, kebijakan tersebut rawan disusupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ali Hasan, penghapusan sistem zonasi merupakan upaya mencegah praktik titip-menitip anak didik yang ingin melanjutkan ke sekolah favorit.

Hal tersebut memicu terjadinya jual beli kursi sehingga bisa menimbulkan turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

"Kasihan kan, anak yang prestasinya bagus malah tidak masuk ke sekolah favorit. Tapi, anak yang zonasinya lebih dekat malah bisa melenggang dengan mudahnya lantaran masuk zonasi sekolah favorit," kata Ali Hasan diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (3/5).

Praktik 'titip siswa' ini, kata Ali Hasan, sulit dihindari karena setiap orangtua pada dasarnya menginginkan anak bersekolah di tempat terbaik.

"Saya harap pemerintah pusat mempertimbahkan kembali untuk tahun ini agar sistem zonasi dievaluasi kembali demi kemajuan pendidikan," tegasnya.

Ia juga menyebut, kebijakan era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini belum sepenuhnya diterima masyarakat. Sebab kebijakan ini menyulitkan siswa berprestasi masuk sekolah unggulan karena jarak lokasi terlalu jauh.

"Faktanya karena zonasinya tidak masuk, akhirnya anak tersebut terpaksa memilih ke sekolah swasta. Itu kan sangat disayangkan," pungkasnya.