Berita

Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

JUMAT, 03 MEI 2024 | 18:00 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan lebih banyak diisi oleh teknokrat dan kalangan profesional atau dikenal dengan kabinet zaken.

Menurut pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Husaini Dani, kabinet zaken dibutuhkan untuk membantu percepatan dan meningkatkan kualitas program-program yang akan dijalankan Prabowo-Gibran.

Kabinet zaken juga diyakini akan lebih mendapatkan dukungan dan persepsi positif di mata publik.


"Kabinet zaken akan sangat berguna pada masa pemerintahan mendatang. Pemerintahan Prabowo-Gibran jangan hanya mengambil orang partai semata, jikapun dari partai sebaiknya harus memiliki latar belakang kompetensi yang baik," kata Husaini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/5).

Ada beberapa pos kementerian yang dianggap lebih baik diisi profesional. Mulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, pos jurubicara presiden juga bisa diambil dari unsur masyarakat sipil, intelektual publik, atau dari kalangan media massa.

"Jika Prabowo merangkul masyarakat sipil seperti aktivis atau intelektual publik yang punya integritas terkait isu kebangsaan dan kenegaraan masuk dalam tim komunikasi dan jurubicara kepresidenan, tentu akan menjadi strategis dan positif di mata publik," pungkasnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya