Berita

Ilustrasi Foto/Net

Hukum

KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai

JUMAT, 03 MEI 2024 | 15:21 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan belum lama ini mencuri perhatian publik dengan menahan hibah alat belajar tunanetra dari sebuah SLB (Sekolah Luar Biasa).

Penahanan itu dilakukan lantaran pihak SLB tak mampu membayar bea masuk sebesar ratusan juta rupiah atas barang hibah dari Korea Selatan. Terkini, barang itu sudah diterima dengan bebas bea.

Guna membuat kasus ini transparan dan tidak terulang di kemudian hari, perlu ada instansi penegak hukum seperti KPK, PPATK yang mengawasi kinerja Bea Cukai.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengatakan jangan sampai kasus ini jadi celah para karyawan nakal yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Dalam kasus Dirjen Bea Cukai sudah menjadi rahasia umum bahwa di Bea Cukai banyak permainan untuk memperkaya oknum-oknum pejabat. Tidak hanya KPK yang harus terlibat tapi PPATK juga perlu dilibatkan terkait aliran uang haram dalam permainan di Bea Cukai," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/5).

Bila nantinya, terbukti ada oknum pegawai yang bermain dengan memperkaya diri di balik kasus ini maka Hari meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberikan sanksi tegas.

"Kemenkeu terutama Sri Mulyani harus memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum Bea Cukai yang selama ini menumpuk pundi-pundi kekayaan. Jangan sampai ada ketimpangan ekonomi dan sosial," tegas Hari.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya