Berita

Penyerahan daftar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5)/RMOL

Politik

Mendagri Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

KAMIS, 02 MEI 2024 | 16:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Basis data penyusunan daftar pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), diserahkan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Penyerahan dilakukan Tito secara simbolis kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari, di Ruang Sidang Utama Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5).

Hasyim dalam sambutannya mengatakan, kerja penyusunan data pemilih oleh jajaran KPU didasarkan pada data DP4 yang diserahkan Mendagri hari ini.


Selain itu, Anggota KPU dua periode itu menyatakan basis data penyusunan data pemilih juga mengacu pada daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum (pemilu) terakhir, yaitu Pemilu Serentak 2024.

"Untuk data pemilih Pilkada 2024, menurut UU Pilkada (nomor 10 tahun 2016) sumbernya DP4 dan DPT pemilu terakhir," ujar Hasyim.

Namun, Hasyim menegaskan bahwa penyusunan data pemilih untuk Pilkada 2024 sedikit berbeda dengan penyusunan data pemilih pada Pemilu 2024.

Dia mengungkapkan, perbedaannya terletak pada lokus pemilihan yang terbagi ke dalam wilayah-wilayah provinsi hingga kabupaten/kota.

"Ada batasan-batasannya, yaitu pemilih warga setempat wilayah provinsi untuk keperluan warga yang (mengikuti) pemilihan gubernur, warga kabupaten untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan warga kota untuk pemilihan walikota dan wakil walikota," urainya.

Ditambahkan oleh Tito, data DP4 yang menjadi basis data untuk penyusunan daftar pemilih ada yang sifatnya mesti dilindungi. Sehingga, dia berpesan kepada KPU agar menjaga dengan baik kerahasiaan data yang dikecualikan untuk dipublikasi.

"Ada resiko hukum kalau terjadi kebocoran. Oleh karena itu, sistem keamanan terutama cyber security-nya bisa dijaga. Tentu akan mendapat dukungan dari BSSN, Cyber Polri," ungkapnya.

"Apalagi kalau data ini sudah diserahkan ke partai politik. Fitur-fitur yg perlu dilindungi harus dilindungi," demikian Tito menambahkan.

Dalam acara tersebut turut hadir Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Ichsan Fuady, hingga Ketua DKPP RI Heddy Lugito.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya