Ekonom Dr. Ichsanuddin Noorsy/RMOL
PADA masa kampanye calon Presiden Republik Indonesia lalu, saya sempat lontarkan ide soal mengkoperasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau intinya menyerahkan saham BUMN kepada seluruh rakyat agar tidak lagi dikelola secara otoriter di tangan Presiden c.q Menteri BUMN, sesuai dengan kewenangan dari Undang Undang BUMN yang buruk.
Tujuan ide saya adalah agar BUMN kita menjadi lebih demokratis dan transparan. Lepas dari permainan elit politik dan menjadi sapi perahan. Namun demikian langsung mendapat cercaan masif di media dengan narasumber beberapa ekonom, dan tokoh masyarakat.
Bahkan Kementerian BUMN melalui wakil menteri BUMN beriklan secara norak di Kompas TV telah menyangkal ide saya tanpa argumen yang memadai. Tentu karena namanya iklan sampaikan pesan secara monolog. Menanggapi ide saya dan menghujatnya tanpa kehadiran saya.
Saya tentu memahami apa yang menjadi kekhawatiran mereka. Sebab jika ide tersebut substansinya dipahami sungguh oleh masyarakat secara luas itu akan mengancam eksistensi kekuatan kepentingan kekuasaan elite politik yang berjalin erat dengan kepentingan elite kaya. Sangat tidak menyenangkan bagi elite politik siapapun sehingga secara gagasan sulit diterima juga substansinya oleh semua kandidat Presiden.
Saya tidak resah atas penyangkalan birokrat dan elite politik. Mahfum, menjadi politisi di Indonesia memang harus banyak melakukan manipulasi kata, agar kepentingan sempitnya langgeng. Termasuk untuk terus kangkangi BUMN.
Hal yang justru sangat meresahkan bagi saya adalah statement yang muncul dari beberapa ekonom, juga intelektual di media mainstream yang hanya sebut ide saya absurd tanpa argumentasi memadai. Saya resah karena berarti mereka itu telah menjadi turut mengafirmasi kebobrokan.
Khusus kepada Dr. Ichsanuddin Noorsy yang baik, tantangan anda untuk debat dengan saya dan berikan kuliah soal pasal 33 UUD 1945, dengan kerendahan hati, sekali lagi sangat berminat untuk menerima tantangan anda.
Saya orang Jawa, di keluarga dididik mental untuk menjaga harmoni. Tapi harmoni yang saya maknai dari apa yang ditransmisikan orang tua itu bukan mengafirmasi kebobrokan. Harmoni merupakan budaya Jawa yang sangat tinggi. Tujuannya adalah untuk menghindari pembicaraan dan perdebatan yang tidak perlu, bukan berarti mengafirmasi kebobrokan segala demi kepentingan oportunis.
Dr. Noorsy, mari kita uji, apakah benar anda kuasai substansi ataukah hanya membabi buta saja sampaikan penyangkalan ide. Atau jangan-jangan karena anda juga punya kepentingan pribadi dengan konservatisme BUMN sekarang sehingga anda juga merasa terganggu? Bagaimana?
*Penulis adalah Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)
