Berita

Aksi demonstrasi buruh/RMOL

Politik

Harusnya Nasib Buruh Semakin Membaik di Era Prabowo-Gibran

RABU, 01 MEI 2024 | 21:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kesejahteraan buruh Indonesia seharusnya bisa membaik di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut konsultan komunikasi di Jitu Trikomunika Utama, Wildan Hakim, latar belakang Prabowo dan Gibran sebagai seorang pengusaha diyakini akan mengubah nasib buruh lebih baik.

"Harusnya nasib buruh Indonesia makin membaik. Kaum buruh Indonesia menanti pembuktian yang lebih konkret dari kedua pemimpin ini dalam membenahi sektor tenaga kerja," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
 

 
Selaku regulator, pemerintah wajib memperhatikan nasib buruh Indonesia secara lebih konkret. Ada dua isu yang bersinggungan langsung dengan nasib buruh, yakni tingkat kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak menyuarakan aspirasi melalui serikat buruh.

"Indikator kesejahteraan buruh kerap tergambar dari UMR yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota. Penghitungan UMR ini terkadang kurang sesuai di mata aktivis buruh. Akibatnya terjadi gejolak unjuk rasa di tingkat lokal," kata Wildan.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix ini melihat, unjuk rasa biasanya terjadi karena adanya sumbatan komunikasi antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya respons Dinas Tenaga Kerja terhadap aspirasi buruh.

Untuk itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini berharap dialog tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus semakin baik guna meminimalisir potensi unjuk rasa yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

"Ketakutan kelompok buruh itu terletak pada adanya dugaan keberpihakan pemerintah dan politisi kepada pengusaha atau manajemen perusahaan. Dugaan keberpihakan ini yang menjadikan kaum buruh merasa ditinggalkan," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya