Berita

Aksi demonstrasi buruh/RMOL

Politik

Harusnya Nasib Buruh Semakin Membaik di Era Prabowo-Gibran

RABU, 01 MEI 2024 | 21:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kesejahteraan buruh Indonesia seharusnya bisa membaik di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut konsultan komunikasi di Jitu Trikomunika Utama, Wildan Hakim, latar belakang Prabowo dan Gibran sebagai seorang pengusaha diyakini akan mengubah nasib buruh lebih baik.

"Harusnya nasib buruh Indonesia makin membaik. Kaum buruh Indonesia menanti pembuktian yang lebih konkret dari kedua pemimpin ini dalam membenahi sektor tenaga kerja," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
 

 
Selaku regulator, pemerintah wajib memperhatikan nasib buruh Indonesia secara lebih konkret. Ada dua isu yang bersinggungan langsung dengan nasib buruh, yakni tingkat kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak menyuarakan aspirasi melalui serikat buruh.

"Indikator kesejahteraan buruh kerap tergambar dari UMR yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota. Penghitungan UMR ini terkadang kurang sesuai di mata aktivis buruh. Akibatnya terjadi gejolak unjuk rasa di tingkat lokal," kata Wildan.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix ini melihat, unjuk rasa biasanya terjadi karena adanya sumbatan komunikasi antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya respons Dinas Tenaga Kerja terhadap aspirasi buruh.

Untuk itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini berharap dialog tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus semakin baik guna meminimalisir potensi unjuk rasa yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

"Ketakutan kelompok buruh itu terletak pada adanya dugaan keberpihakan pemerintah dan politisi kepada pengusaha atau manajemen perusahaan. Dugaan keberpihakan ini yang menjadikan kaum buruh merasa ditinggalkan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya