Aksi demonstrasi buruh/RMOL
Kesejahteraan buruh Indonesia seharusnya bisa membaik di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut konsultan komunikasi di Jitu Trikomunika Utama, Wildan Hakim, latar belakang Prabowo dan Gibran sebagai seorang pengusaha diyakini akan mengubah nasib buruh lebih baik.
"Harusnya nasib buruh Indonesia makin membaik. Kaum buruh Indonesia menanti pembuktian yang lebih konkret dari kedua pemimpin ini dalam membenahi sektor tenaga kerja," kata Wildan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
Selaku regulator, pemerintah wajib memperhatikan nasib buruh Indonesia secara lebih konkret. Ada dua isu yang bersinggungan langsung dengan nasib buruh, yakni tingkat kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak menyuarakan aspirasi melalui serikat buruh.
"Indikator kesejahteraan buruh kerap tergambar dari UMR yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota. Penghitungan UMR ini terkadang kurang sesuai di mata aktivis buruh. Akibatnya terjadi gejolak unjuk rasa di tingkat lokal," kata Wildan.
Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix ini melihat, unjuk rasa biasanya terjadi karena adanya sumbatan komunikasi antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya respons Dinas Tenaga Kerja terhadap aspirasi buruh.
Untuk itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini berharap dialog tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus semakin baik guna meminimalisir potensi unjuk rasa yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial.
"Ketakutan kelompok buruh itu terletak pada adanya dugaan keberpihakan pemerintah dan politisi kepada pengusaha atau manajemen perusahaan. Dugaan keberpihakan ini yang menjadikan kaum buruh merasa ditinggalkan," tandasnya.
