Berita

Aksi demonstrasi buruh/RMOL

Politik

Harusnya Nasib Buruh Semakin Membaik di Era Prabowo-Gibran

RABU, 01 MEI 2024 | 21:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kesejahteraan buruh Indonesia seharusnya bisa membaik di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut konsultan komunikasi di Jitu Trikomunika Utama, Wildan Hakim, latar belakang Prabowo dan Gibran sebagai seorang pengusaha diyakini akan mengubah nasib buruh lebih baik.

"Harusnya nasib buruh Indonesia makin membaik. Kaum buruh Indonesia menanti pembuktian yang lebih konkret dari kedua pemimpin ini dalam membenahi sektor tenaga kerja," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
 

 
Selaku regulator, pemerintah wajib memperhatikan nasib buruh Indonesia secara lebih konkret. Ada dua isu yang bersinggungan langsung dengan nasib buruh, yakni tingkat kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak menyuarakan aspirasi melalui serikat buruh.

"Indikator kesejahteraan buruh kerap tergambar dari UMR yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota. Penghitungan UMR ini terkadang kurang sesuai di mata aktivis buruh. Akibatnya terjadi gejolak unjuk rasa di tingkat lokal," kata Wildan.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix ini melihat, unjuk rasa biasanya terjadi karena adanya sumbatan komunikasi antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya respons Dinas Tenaga Kerja terhadap aspirasi buruh.

Untuk itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini berharap dialog tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus semakin baik guna meminimalisir potensi unjuk rasa yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

"Ketakutan kelompok buruh itu terletak pada adanya dugaan keberpihakan pemerintah dan politisi kepada pengusaha atau manajemen perusahaan. Dugaan keberpihakan ini yang menjadikan kaum buruh merasa ditinggalkan," tandasnya.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya