Berita

Aksi demonstrasi buruh/RMOL

Politik

Harusnya Nasib Buruh Semakin Membaik di Era Prabowo-Gibran

RABU, 01 MEI 2024 | 21:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kesejahteraan buruh Indonesia seharusnya bisa membaik di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut konsultan komunikasi di Jitu Trikomunika Utama, Wildan Hakim, latar belakang Prabowo dan Gibran sebagai seorang pengusaha diyakini akan mengubah nasib buruh lebih baik.

"Harusnya nasib buruh Indonesia makin membaik. Kaum buruh Indonesia menanti pembuktian yang lebih konkret dari kedua pemimpin ini dalam membenahi sektor tenaga kerja," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
 

 
Selaku regulator, pemerintah wajib memperhatikan nasib buruh Indonesia secara lebih konkret. Ada dua isu yang bersinggungan langsung dengan nasib buruh, yakni tingkat kesejahteraan dan jaminan atas hak-hak menyuarakan aspirasi melalui serikat buruh.

"Indikator kesejahteraan buruh kerap tergambar dari UMR yang ditetapkan pemerintah kabupaten dan kota. Penghitungan UMR ini terkadang kurang sesuai di mata aktivis buruh. Akibatnya terjadi gejolak unjuk rasa di tingkat lokal," kata Wildan.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix ini melihat, unjuk rasa biasanya terjadi karena adanya sumbatan komunikasi antara serikat buruh dengan manajemen perusahaan. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya respons Dinas Tenaga Kerja terhadap aspirasi buruh.

Untuk itu, dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini berharap dialog tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus semakin baik guna meminimalisir potensi unjuk rasa yang memengaruhi stabilitas politik dan sosial.

"Ketakutan kelompok buruh itu terletak pada adanya dugaan keberpihakan pemerintah dan politisi kepada pengusaha atau manajemen perusahaan. Dugaan keberpihakan ini yang menjadikan kaum buruh merasa ditinggalkan," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya