Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih/Net

Bisnis

Sukseskan Proyek BMTH, DPR Minta Kapal Non-Tuna Direlokasi dari Benoa

RABU, 01 MEI 2024 | 20:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berupaya melakukan proses pengembangan proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu mengintegrasikan semua sektor.

Tidak hanya sebagai pelabuhan untuk bisa menampung kapal pesiar dan yacht, namun juga destinasi baru wisata bahari.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendukung upaya Pelindo tersebut. Dia menegaskan hal itu saat Kunjungan Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023–2024 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR untuk Evaluasi Pengembangan BMTH dan Ketahanan Energi beberapa waktu lalu.


“Sangat penting peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali,” ujar Gde dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (1/5).

Kegiatan kunjungan kerja tersebut menghasilkan salah satu rekomendasi dari Legislator Partai Golkar tersebut yakni untuk segera melakukan relokasi kapal non-tuna di Pelabuhan Benoa.

Gde Sumarjaya mengingatkan pentingnya peningkatan baik kapasitas maupun kualitas fasilitas penunjang ekosistem wisata internasional yang baik di Bali.

Sehubungan dengan itu, Gde meminta Pelindo, Kementerian BUMN bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera merekolasi kapal-kapal non-tuna yang sedang labuh/bersandar di Pelabuhan Benoa.

Utamanya kapal-kapal ikan dan cumi yang sudah tidak beroperasi guna mendukung desain pembangunan BMTH dan peningkatan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya