Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Pengamat: Butuh Langkah Konkret Sejahterakan Buruh

RABU, 01 MEI 2024 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya harus memastikan kesejahteraan buruh dengan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kebutuhan harian maksimal agar tidak terjadi ketimpangan dengan pemilik usaha.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh kesadaran etis bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian tidak terpisahkan dari ukuran kemajuan bangsa. Jika buruhnya sejahtera, maka sudah pasti negaranya adalah merupakan negara yang dinilai maju.

"Hari Buruh tidak hanya menjadi isapan jempol semata, butuh langkah konkret untuk mensejahterakan buruh," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, perlu penegasan dari pemerintahan yang akan datang untuk terus memberikan fokus yang nyata, guna memberikan kesejahteraan bagi buruh, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.

"Kesejahteraan buruh merupakan hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, jangan lagi ada aksi-aksi pada 1 Mei ke depannya yang cenderung ditakuti oleh pemerintahan ke depan," terang Saiful.

Sudah semestinya kata Saiful, aksi 1 Mei atau May Day juga menjadi aksi yang dirayakan bersama-sama dengan pemerintahan ke depan, sehingga hari buruh tidak hanya dirayakan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah sebagai bagian dari buruh yang bekerja untuk rakyatnya.

"Saya kira buruh ke depan harus menjadi perhatian serius dan jangan ada lagi hak-hak buruh yang terlewatkan bahkan cenderung dibungkam oleh pemerintah dengan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan buruh di atas kepentingan pengusaha, semua hak-haknya harus dipastikan dapat diberikan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia," pungkas Saiful.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya