Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist
Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya harus memastikan kesejahteraan buruh dengan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kebutuhan harian maksimal agar tidak terjadi ketimpangan dengan pemilik usaha.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh kesadaran etis bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian tidak terpisahkan dari ukuran kemajuan bangsa. Jika buruhnya sejahtera, maka sudah pasti negaranya adalah merupakan negara yang dinilai maju.
"Hari Buruh tidak hanya menjadi isapan jempol semata, butuh langkah konkret untuk mensejahterakan buruh," kata Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, perlu penegasan dari pemerintahan yang akan datang untuk terus memberikan fokus yang nyata, guna memberikan kesejahteraan bagi buruh, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.
"Kesejahteraan buruh merupakan hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, jangan lagi ada aksi-aksi pada 1 Mei ke depannya yang cenderung ditakuti oleh pemerintahan ke depan," terang Saiful.
Sudah semestinya kata Saiful, aksi 1 Mei atau May Day juga menjadi aksi yang dirayakan bersama-sama dengan pemerintahan ke depan, sehingga hari buruh tidak hanya dirayakan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah sebagai bagian dari buruh yang bekerja untuk rakyatnya.
"Saya kira buruh ke depan harus menjadi perhatian serius dan jangan ada lagi hak-hak buruh yang terlewatkan bahkan cenderung dibungkam oleh pemerintah dengan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan buruh di atas kepentingan pengusaha, semua hak-haknya harus dipastikan dapat diberikan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia," pungkas Saiful.