Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Pengamat: Butuh Langkah Konkret Sejahterakan Buruh

RABU, 01 MEI 2024 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya harus memastikan kesejahteraan buruh dengan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kebutuhan harian maksimal agar tidak terjadi ketimpangan dengan pemilik usaha.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh kesadaran etis bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian tidak terpisahkan dari ukuran kemajuan bangsa. Jika buruhnya sejahtera, maka sudah pasti negaranya adalah merupakan negara yang dinilai maju.

"Hari Buruh tidak hanya menjadi isapan jempol semata, butuh langkah konkret untuk mensejahterakan buruh," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, perlu penegasan dari pemerintahan yang akan datang untuk terus memberikan fokus yang nyata, guna memberikan kesejahteraan bagi buruh, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.

"Kesejahteraan buruh merupakan hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, jangan lagi ada aksi-aksi pada 1 Mei ke depannya yang cenderung ditakuti oleh pemerintahan ke depan," terang Saiful.

Sudah semestinya kata Saiful, aksi 1 Mei atau May Day juga menjadi aksi yang dirayakan bersama-sama dengan pemerintahan ke depan, sehingga hari buruh tidak hanya dirayakan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah sebagai bagian dari buruh yang bekerja untuk rakyatnya.

"Saya kira buruh ke depan harus menjadi perhatian serius dan jangan ada lagi hak-hak buruh yang terlewatkan bahkan cenderung dibungkam oleh pemerintah dengan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan buruh di atas kepentingan pengusaha, semua hak-haknya harus dipastikan dapat diberikan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia," pungkas Saiful.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Gol Dramatis Lautaro Martínez Bawa Argentina ke Final

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:20

KPK Watch Dorong DPR Percepat Bahas RUU Perampasan Aset

Kamis, 16 Juli 2026 | 04:03

Klaster Asabri-Jiwasraya dari Suap, Gratifikasi, hingga Pencucian Uang

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:30

Pecat Jaksa Agung ST Burhanuddin!

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:08

Pemilu 2029 Inkonstitusional Jika UU Pemilu Tak Direvisi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03:04

Gus Miftah Terima Uang Haram Rp100 Juta? Ah, Jangan Bercanda

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:40

Fahira Idris: Ancaman Bom Bukan Candaan!

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:08

Kasus Febrie Adriansyah Berpeluang Antiklimaks

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Dominasi Agrinas di KDKMP Membahayakan Desa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02:00

Kejagung Bikin Dagelan Kasus Febrie Adriansyah

Kamis, 16 Juli 2026 | 01:18

Selengkapnya