Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Pengamat: Butuh Langkah Konkret Sejahterakan Buruh

RABU, 01 MEI 2024 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya harus memastikan kesejahteraan buruh dengan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kebutuhan harian maksimal agar tidak terjadi ketimpangan dengan pemilik usaha.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh kesadaran etis bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian tidak terpisahkan dari ukuran kemajuan bangsa. Jika buruhnya sejahtera, maka sudah pasti negaranya adalah merupakan negara yang dinilai maju.

"Hari Buruh tidak hanya menjadi isapan jempol semata, butuh langkah konkret untuk mensejahterakan buruh," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, perlu penegasan dari pemerintahan yang akan datang untuk terus memberikan fokus yang nyata, guna memberikan kesejahteraan bagi buruh, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.

"Kesejahteraan buruh merupakan hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, jangan lagi ada aksi-aksi pada 1 Mei ke depannya yang cenderung ditakuti oleh pemerintahan ke depan," terang Saiful.

Sudah semestinya kata Saiful, aksi 1 Mei atau May Day juga menjadi aksi yang dirayakan bersama-sama dengan pemerintahan ke depan, sehingga hari buruh tidak hanya dirayakan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah sebagai bagian dari buruh yang bekerja untuk rakyatnya.

"Saya kira buruh ke depan harus menjadi perhatian serius dan jangan ada lagi hak-hak buruh yang terlewatkan bahkan cenderung dibungkam oleh pemerintah dengan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan buruh di atas kepentingan pengusaha, semua hak-haknya harus dipastikan dapat diberikan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia," pungkas Saiful.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya