Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist

Politik

Pengamat: Butuh Langkah Konkret Sejahterakan Buruh

RABU, 01 MEI 2024 | 18:33 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya harus memastikan kesejahteraan buruh dengan memberikan hak-hak buruh sesuai dengan kebutuhan harian maksimal agar tidak terjadi ketimpangan dengan pemilik usaha.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, butuh kesadaran etis bahwa kesejahteraan buruh merupakan bagian tidak terpisahkan dari ukuran kemajuan bangsa. Jika buruhnya sejahtera, maka sudah pasti negaranya adalah merupakan negara yang dinilai maju.

"Hari Buruh tidak hanya menjadi isapan jempol semata, butuh langkah konkret untuk mensejahterakan buruh," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Untuk itu kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, perlu penegasan dari pemerintahan yang akan datang untuk terus memberikan fokus yang nyata, guna memberikan kesejahteraan bagi buruh, sehingga tidak hanya menjadi slogan belaka bagi mereka.

"Kesejahteraan buruh merupakan hal yang mutlak dan harus menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan, jangan lagi ada aksi-aksi pada 1 Mei ke depannya yang cenderung ditakuti oleh pemerintahan ke depan," terang Saiful.

Sudah semestinya kata Saiful, aksi 1 Mei atau May Day juga menjadi aksi yang dirayakan bersama-sama dengan pemerintahan ke depan, sehingga hari buruh tidak hanya dirayakan oleh rakyat jelata, tapi pemerintah sebagai bagian dari buruh yang bekerja untuk rakyatnya.

"Saya kira buruh ke depan harus menjadi perhatian serius dan jangan ada lagi hak-hak buruh yang terlewatkan bahkan cenderung dibungkam oleh pemerintah dengan lebih mengedepankan kepentingan pengusaha semata. Pemerintah harus lebih mengedepankan kepentingan buruh di atas kepentingan pengusaha, semua hak-haknya harus dipastikan dapat diberikan sesuai dengan kodratnya sebagai manusia," pungkas Saiful.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya