Berita

Tangkapan gambar pada flyer Facebook Gerindra/Rep

Politik

Melawan Lupa, Gerindra Pernah Tuntut Penghapusan Outsourcing

RABU, 01 MEI 2024 | 16:48 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai Gerindra pada 2015 pernah melayangkan kepada pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing. Kala itu, partai besutan Prabowo Subianto itu berada pada barisan oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari laman resmi Facebook Gerindra pada 22 Mei 2015, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Gerindra Roberth Rouw memprotes sistem outsourcing yang dinilainya jauh dari rasa keadilan. Postingan tersebut juga menampilkan flyer bertuliskan 'Gerindra Mendesak Pemerintah: Hapus Sistem Outsourcing'.

“Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak pemerintah untuk mencabut sistem Outsourcing. Seperti dikatakan oleh Roberth Rouw, anggota komisi IX DPR-RI Fraksi Gerindra,” tulis akun FB tersebut yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

“Roberth menilai sistem Outsourcing tidak bisa memberikan kehidupan layak bagi para pekerja dan merupakan bentuk perbudakan di era modern,” tambahnya.

Roberth saat itu merupakan kader Gerindra. Pada 2019, politisi asal Papua ini sempat menyeberang ke Partai Nasdem.

”Ini adalah perbudakan yang dilakukan oleh negara, ini sangat miris. Katanya negara melindungi seluruh warga negaranya, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27. Tapi negara mengabaikan itu semua. Negara melakukan praktik-praktik perbudakan dan ini harus kita hapus,” tegasnya. Mari dukung dan doakan perjuangan Gerindra dan Bapak H. Prabowo Subianto dengan menyebarkan informasi ini. Salam Indonesia Raya,” tutup postingan akun FB tersebut.

Seperti diketahui usai Pilpres 2019, Prabowo dan Gerindra menjadi barisan koalisi Pemerintahan Jokowi. Partai bermabang kepala garuda ini tentu tidak pernah lagi mengkritisi kebijakan Jokowi hingga saat ini.

Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2024, tuntutan penghapusan outsourcing masih didengungkan para organisasi/serikat buruh. Isu ini masih menjadi bagian perjuangan buruh dalam menuntut kesejahteraannya.    

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya