Tangkapan gambar pada flyer Facebook Gerindra/Rep
Partai Gerindra pada 2015 pernah melayangkan kepada pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing. Kala itu, partai besutan Prabowo Subianto itu berada pada barisan oposisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dikutip dari laman resmi Facebook Gerindra pada 22 Mei 2015, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Gerindra Roberth Rouw memprotes sistem outsourcing yang dinilainya jauh dari rasa keadilan. Postingan tersebut juga menampilkan flyer bertuliskan 'Gerindra Mendesak Pemerintah: Hapus Sistem Outsourcing'.
“Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendesak pemerintah untuk mencabut sistem Outsourcing. Seperti dikatakan oleh Roberth Rouw, anggota komisi IX DPR-RI Fraksi Gerindra,” tulis akun FB tersebut yang dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).
“Roberth menilai sistem Outsourcing tidak bisa memberikan kehidupan layak bagi para pekerja dan merupakan bentuk perbudakan di era modern,” tambahnya.
Roberth saat itu merupakan kader Gerindra. Pada 2019, politisi asal Papua ini sempat menyeberang ke Partai Nasdem.
”Ini adalah perbudakan yang dilakukan oleh negara, ini sangat miris. Katanya negara melindungi seluruh warga negaranya, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27. Tapi negara mengabaikan itu semua. Negara melakukan praktik-praktik perbudakan dan ini harus kita hapus,” tegasnya. Mari dukung dan doakan perjuangan Gerindra dan Bapak H. Prabowo Subianto dengan menyebarkan informasi ini. Salam Indonesia Raya,” tutup postingan akun FB tersebut.
Seperti diketahui usai Pilpres 2019, Prabowo dan Gerindra menjadi barisan koalisi Pemerintahan Jokowi. Partai bermabang kepala garuda ini tentu tidak pernah lagi mengkritisi kebijakan Jokowi hingga saat ini.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2024, tuntutan penghapusan outsourcing masih didengungkan para organisasi/serikat buruh. Isu ini masih menjadi bagian perjuangan buruh dalam menuntut kesejahteraannya.
