Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan/Ist

Politik

Menko Airlangga: 70 Persen Aturan Domestik Sudah Sesuai CPTPP

RABU, 01 MEI 2024 | 16:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia menaruh keinginan untuk bisa bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Menteri Negara Inggris Untuk Indo-Pasifik pada Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan, Anne-Marie Trevelyan.

CPTPP atau dikenal TPP-11 karena beranggotakan 11 negara, sebuah perjanjian perdagangan antara Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.


Perjanjian ini merupakan perkembangan dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak pernah diratifikasi karena penarikan diri Amerika Serikat. Kesebelas anggota tersebut memiliki ekonomi yang mewakili 13,4 persen dari produk domestik bruto global atau sekitar 13,5 triliun Dolar AS.

CPTPP sebagai salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan PDB. Menko Airlangga menyatakan partisipasi Indonesia aktif dalam berbagai fora dan perjanjian internasional seperti, G20, ASEAN, RCEP, APEC, IORA, IPEF akan semakin membuka peluang kerjasama saling menguntungkan dan mendorong investasi.

“Dari hasil tinjauan awal terhadap aturan 30 Bab CPTPP, sekitar 70 persen aturan domestik sudah selaras,” ungkap Airlangga.

Inggris pada akhir Maret 2024 yang lalu, telah setuju untuk bergabung dengan blok perdagangan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Ini adalah kesepakatan perdagangan Inggris yang terbesar sejak Brexit, dan dengan bergabung ke CPTPP akan menempatkan Inggris di pusat kelompok ekonomi Pasifik yang dinamis dan berkembang.

Karena itu Indonesia akan belajar dari pengalaman Inggris saat bergabung dengan CPTPP.

Sebagai negara besar dengan modalitas yang kuat, Indonesia harus mengambil kesempatan kerjasama yang luas untuk mendorong ekonomi domestik makin kuat. Saat ini Indonesia tengah memulai proses aksesi keanggotaan OECD dengan dukungan 38 negara termasuk Inggris.

Menteri Anne menegaskan bahwa Inggris mendukung niat Indonesia bergabung menjadi anggota OECD, klub negara maju dan CPTPP.

“Kami siap berbagi pengalaman dan membantu menjalani proses aksesi,” ungkap Menteri Anne.

Lebih lanjut, Menteri Anne menyarankan untuk membangun kesamaan pandangan, melibatkan bisnis untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan dan mendapatkan nilai tambah dalam jangka panjang.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya