Berita

Ilustrasi Pilkada 2024/Ist

Politik

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

RABU, 01 MEI 2024 | 14:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komposisi koalisi yang terbentuk untuk Pilpres 2024 diramalkan tidak sama persis ketika partai politik (parpol) menghadapi Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos alias Biran memandang, ada corak kontestasi yang cukup mencolok perbedaannya antara pilpres dan pilkada.

"Sehingga tidak mudah mematenkan koalisi pilpres dengan koalisi pilkada," ujar Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Menurut lulusan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu, salah satu yang menjadi kendala tidak berlanjutnya koalisi pilpres bukan hanya soal corak kontestasi pemilihan umum yang berbeda.

"Tapi problem mendasarnya adalah jumlah perolehan kursi parlemen di pusat tidak sama dengan perolehan kursi di provinsi dan kabupaten/kota," kata Biran.

Sebagai contoh, perolehan kursi sejumlah parpol seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang paling banyak di tingkat nasional, belum tentu sama dengan perolehan kursi parlemen di tingkat daerah.

"Mungkin menjadi pemenang pemilu di pusat dengan jumlah perolehan kursi di Senayan paling banyak, tetapi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa jadi yang paling kecil," kata Biran.

"Begitupula dengan partai lain misalnya Gerindra, di pusat hanya urutan ketiga perolehan kursi di Senayan, tetapi di provinsi bisa saja urutan pertama, atau malah paling kecil," sambungnya.

Oleh karena itu, Biran menegaskan bahwa syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah komposisi jumlah kursi di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini akan mempengaruhi peta koalisi menuju Pilkada 2024, sebab syarat pengajuan calon Gubernur, Bupati atau Walikota minimal 20 persen dari jumlah kursi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota," kata Biran.

"Disinilah dilemanya, sehingga bisa saja partai koalisi pilpres tidak paralel dengan partai koalisi pilkada. Bahkan lebih ekstrem lagi koalisi Pilkada untuk Gubernur tidak sama dengan koalisi partai untuk Pilkada kab/kota," demikian Biran.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:12

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,72 Juta, Begini Respon Pengusaha

Jumat, 26 Desember 2025 | 12:05

Pemerintah Imbau Warga Pantau Peringatan BMKG Selama Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:56

PMI Jaksel Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:54

Trump Selipkan Sindiran untuk Oposisi dalam Pesan Natal

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:48

Pemerintah Kejar Pembangunan Huntara dan Huntap bagi Korban Bencana di Aceh

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:15

Akhir Pelarian Tigran Denre, Suami Selebgram Donna Fabiola yang Terjerat Kasus Narkoba

Jumat, 26 Desember 2025 | 11:00

Puan Serukan Natal dan Tahun Baru Penuh Empati bagi Korban Bencana

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:49

Emas Antam Naik, Buyback Nyaris Tembus Rp2,5 Juta per Gram

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:35

Sekolah di Sumut dan Sumbar Pulih 90 Persen, Aceh Menyusul

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:30

Selengkapnya